Solopos.com, KARANGANYAR — Layanan Pengadilan Agama (PA) Karanganyar diperluas hingga ke pelosok desa sebagai upaya mendekati pemohon. Dengan perluasan layanan in, warga tak perlu lagi repot-repot mengikuti sidang di Kantor PA Karanganyar, namun kini bisa mengikuti sidang di luar.
Kepala PA Karanganyar, Riana Ekawati, mengatakan sidang luar kantor telah disiapkan di dua lokasi di luar kota Karanganyar. Lokasi pertama ada di Desa Jumapolo yang disiapkan untuk melayani pemohon di desa-desa wilayah 4 J meliputi Jumantono, Jumapolo, Jatiyoso dan Jatipuro.
Promosi Lebaran Zaman Now, Saatnya Bagi-bagi THR Emas dari Pegadaian
Kemudian kantor layanan di Desa Pendem, Kecamatan Mojogedang. Kantor ini disiapkan untuk melayani perkara pemohon dari Mojogedang, Jenawi, Ngargoyoso, Kerjo dan Tawangmangu.
“Sekarang layanan sidang luar kantor PA di selatan dan utara sudah bisa dilakukan. Ini upaya mendekatkan pelayanan ke masyarakat,” Kata dia seusai Penandatanganan nota kesepakatan antara PA dan Pemkab Karanganyar tentang Sinergi Percepatan Layanan Hukum Masyarakat di Ruang Podang I Setda Karanganyar, Kamis (2/2/2023).
Riana mengatakan layanan sidang yang didekatkan ke lokasi pemohon lebih disukai masyarakat. Selain lebih dekat juga mengurangi ongkos perjalanan pemohon.
Saat ini, kasus perceraian di Kabupaten Karanganyar tergolong rendah di Soloraya. Merujuk data di 2021, ada sebanyak 2.007 perkara ditangani PA. Kemudian tahun 2022 sebanyak 1.835 perkara. Sedangkan Januari 2023 sebanyak 174 perkara.
“Terbanyak jenis gugat cerai. Misalnya di Januari kemarin cerai gugat 119 perkara dan cerai talak 55 perkara,” katanya.
Selain perkara perceraian, ada sebanyak 200 perkara dispensasi nikah dikabulkan pada 2022. Pada Januari 2023 sudah 18 perkara yang dikabulkan, di mana delapan perkara di antaranya dari Ngargoyoso.
Mayoritas permohonan dispensasi nikah karena hamil duluan. Pihaknya berharap melalui MoU percepatan layanan hukum ini bisa didukung Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Misalnya, kebutuhan rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) perihal pengajuan dispensasi nikah, lalu rekomendasi Dinas KB perihal hak perempuan saat dicerai.
Bupati Karanganyar Juliyatmono berharap kerja sama ini bisa memberikan manfaat yang besar terutama bagi masyarakat Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya MoU ini bisa segera ditindaklanjuti dan memberikan hal-hal baik untuk ke depan. “Dalam pelayanan terhadap masyarakat juga semakin berkembang karena tidak hanya di dalam kantor namun juga sudah mampu turun lapangan,” katanya.
Di kesempatan itu, Bupati juga meminta adanya sosialisasi dengan menghadirkan PA dan instansi terkait dengan materi pernikahan. Tujuannya mengurangi angka perceraian dan problematika pernikahan dini. Dia mengaku miris dispensasi nikah cukup banyak di Karanganyar. Apalagi hamil duluan melatarbelakangi pernikahan pasangan berusia belia.
“Usia nikah itu 19 tahun baik perempuan dan laki-laki. Tapi dengan kemudahan dispensasi, anak-anak usia di bawah itu boleh nikah. Karena hamil. Anak yang dilahirkan risiko stunting. Kita semua harus konsisten mendukung anak lahir unggul. Termasuk menjaga keutuhan keluarga,” katanya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
