SOLOPOS.COM - Rus Utaryono (Dok. SOLOPOS)
Sragen (Solopos.com)–Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mega Bintang Solo mengusut keberadaan dana bintang yang diduga sebagai modus untuk menutup pinjaman dengan agunan deposito kas daerah (Kasda) di BPR Djoko Tingkir dan BPR BKK Karangmalang.
LBH Mega Bintang juga mensinyalir dana UMKM yang digunakan pejabat juga sebagai bagian dari skema menutup pinjaman tersebut.
Penegasan itu disampaikan advokat LBH Mega Bintang Solo, Rus Utaryono SH, saat dijumpai wartawan, Senin (25/7/2011), di Mapolres Sragen.
Rus Utaryono merupakan tokoh yang pernah melaporkan dugaan korupsi APBD senilai Rp 40 miliar lebih yang saat ini disidik Kejaksaan Tinggi (Kejakti) Jateng. Laporan Rus Utaryono disampaikan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Sragen beberapa waktu lalu.
“Kami sudah mengirimkan surat ke Kejakti agar kasus dugaan penyalahgunaan wewenang ini diproses secara tuntas. Kami juga mengirimkan temuan baru dari hasil investigasi kami ke Kejati. Temuan baru itu terkait dengan indikasi keterlibatan beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang ditarget untuk menyetorkan rekening bintang,” tegas Rus.
Menurut dia, rekening bintang itu merupakan modus untuk mengembalikan pinjaman dengan agunan deposito Kasda di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Djoko Tingkir dan BPR Badan Kredit Kecamatan (BKK) Karangmalang.
Terpisah, Ketua DPRD Sragen, Sugiyamto, mengatakan segera melayangkan surat panggilan kepada Bupati Agus Fatchur Rahman, Wakil Bupati Daryanto dan direksi BPR Djoko Tingkir dalam waktu dekat. Sugiyamto menargetkan pekan ini Bupati dan direksi BPR Djoko Tingkir didatangkan ke Dewan.
“Kuncinya besok (Selasa-red)sudah ada gambaran agenda pembahasan pada panitia khusus (Pansus) Raperda. Hari ini ada pembahasan ditingkat Pimpinan Dewan dan komisi untuk membahas empat Raperda,” kata dia.
(trh)
