SOLOPOS.COM - Para pengurus DPD LDII Sragen berfoto bersama Kajari Sragen, Ery Syarifah, seusai beraudiensi di Aula Kejari Sragen, Kamis (26/1/2023). (Istimewa/LDII Sragen)
Solopos.com, SRAGEN — Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (DPD LDII) Kabupaten Sragen meminta Kejari Sragen memberikan penyuluhan hukum ke seluruh pondok pesantren (ponpes) mereka. Tujuannya untuk memberikan pemahaman hukum para pengurus dan warga ponpes agar bisa mencegah terjadinya pelanggaran hukum.
Permintaan itu disampaikan DPD LDII Sragen saat beraudiensi dengan Kepala Kejari Sragen, Ery Syarifah, Kamis (26/1/2023). Ketua DPD LDII Sragen, Soemarsono, bersama rombongan diterima hangat Kajari di aula Kejari Sragen. Wakil Ketua DPD LDII Sragen Joko Setiawan dan Suratno, Sekretaris Agus Suharyono, Bendahara Bambang Dwi Hartono, dan pengurus ponpes LDII An-Nur, Sriyanto, ikut hadir.
“Maksud kedatangan kami ke Kejari untuk bersilaturahmi dan meningkatkan sinergi membantu pemerintah membina masyarakat yang taatdan melek hukum,” ujar Soemarsono, Jumat (27/1/2023).
Permintaan penyuluhan hukum tersebut disampaikan mengingat maraknya kasus-kasus seperti bullying, kekerasan seksual, penganiayaan, penyalahgunaan narkoba, dan lain-lain. Selain itu, permintaan tersebut didasari ponpes sebagai lembaga yang berperan membentuk karakter santri. Pemahaman ponpes terhadap hukum menjadi penting.
LDII Sragen membawahi sejumlah ponpes, yakni Ponpes An-Nur, Ponpes Budi Luhur, Ponpes Al Huda, dan Ponpes Al Manshurin.
Kajari Ery Syarifah menyambut baik permintaan LDII Sragen. Ia langsung meminta stafnya untuk menyusun jadwal penyuluhan. Ery mengaku senang bisa bareng-bareng dengan LDII Sragen terjun ke masyarakat memberi penyuluhan hukum.
Dalam kesempatan itu turut hadir Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sragen Sutrisna dan perwakilan dari Majelis Ulama Indonesa (MUI) Nur Salim.