SOLOPOS.COM - Ilustrasi (Dok.SOLOPOS)
Solo (Solopos.com)–Kalangan legislator meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Solo mengevaluasi kembali program santunan kematian bagi keluarga miskin (Gakin) menyusul banyaknya terjadi ketidaksinkronan data mengenai Gakin.
Mereka juga menilai program tersebut sebaiknya tidak dilanjutkan kembali. Sebaliknya untuk membantu biaya pemakaman Gakin, Pemkot diminta membuat kebijakan penggratisan biaya bedah bumi bagi keluarga miskin yang langsung ditangani oleh Dinas Kebersihan Pertamanan (DKP).
Salah seorang anggota komisi IV DPRD, Nindita Wisnu Broto mengatakan tidak adanya sinkronisasi antara data Gakin yang dimiliki Tim Koordinator Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dengan jumlah Gakin yang menerima santunan kematian merupakan masalah serius.
“Saya sudah membaca fakta soal perbedaan angka Gakin. Harusnya kalau prosentase Gakin sebesar 23% menurut versi TPPKAD, prosentase yang menerima santunan kematian ya sama. Apabila memang ada perbedaan harusnya tidak sampai mencolok hingga mencapai 50% lebih. Kalau yang terjadi seperti itu lantas sisa penerima santunan kematian siapa,” ujarnya Selasa (9/8/2011).
(aps)
