SOLOPOS.COM - Kapolda Jateng, Pol Rycko Amelza Dahniel, bersama Bupati Wonogiri, Joko Sutopo, dan pejabat polisi lainnya mengecek salah satu pabrik pembuatan pupuk palsu di Dusun Pule 002/RW 010, Kelurahan Gedong, Pracimantoro, Wonogiri, Kamis (27/2/2020) siang. (Solopos/Rudi Hartono)
Solopos.com, WONOGIRI -- Sebagian legislator DPRD Wonogiri ragu Pemkab tak tahu ada pabrik pupuk palsu di Pracimantoro sebelum dibongkar oleh aparat Polda Jateng, pekan lalu.
Sebagian lainnya meyakini keberadaan pabrik pembuat pupuk palsu selama ini tak terendus karena tidak adanya informasi yang sampai ke Pemkab.
Ketua Fraksi Amanat Kebangkitan Bangsa (AKB) DPRD Wonogiri, Sunarno, kepada Solopos.com, Selasa (3/3/2020), mengatakan terungkapnya praktik pembuatan pupuk palsu di empat pabrik kalsit di Pracimantoro menjadi pukulan telak bagi Pemkab Wonogiri.
Menurut politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, pengungkapan kasus tersebut semakin menegaskan isu yang sudah lama berembus ternyata benar adanya.
Menurut politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, pengungkapan kasus tersebut semakin menegaskan isu yang sudah lama berembus ternyata benar adanya.
Demi Tangkal Corona, Warga Terjang Hujan Abu Merapi Untuk Berburu Jamu di Pasar Solo
Dia meragukan Pemkab baru mengetahui atau mendengar ada tempat usaha yang memproduksi pupuk ilegal tersebut.
Idealnya, Pemkab mengetahui adanya informasi tersebut lalu menelusurinya untuk meredam keresahan petani.
“Dulu saya saja pernah ditawari pupuk yang enggak jelas itu. Waktu itu karungnya polos tanpa merek. Yang menawarkan orang Wonogiri. Saya menolaknya,” kata legislator asal Purwantoro itu saat dihubungi Solopos.com.
Pilkada Solo: 2 Srikandi Berebut Posisi Cawawali Dari PDIP, Siapa Saja?
Dia berharap ke depan Pemkab lebih tanggap dan cepat merespons jika ada informasi beredarnya pupuk palsu atau persoalan lain menyangkut pupuk mengemuka.
Sunarno menilai Wonogiri berpeluang menjadi daerah pemasaran pupuk ilegal. Hal itu karena pupuk bersubsidi yang didistribusikan tidak dapat memenuhi kebutuhan.
Pesan Petani
Alhasil, petani mencari alternatif pupuk lain di pasaran, yakni pupuk nonsubsidi. Kondisi itulah yang dimanfaatkan orang tak bertanggung jawab.
Legislator dari Partai Golongan Karya (Golkar), Widiyatno, berpendapat lain. Dia meyakini pabrik pembuat pupuk palsu di Pracimantoro tak berizin sehingga proses produksinya tertutup.
Berawal Langit Gelap, Abu Erupsi Merapi Hujani Purwosari Solo
Kondisi tersebut membuat praktik ilegal tersebut tak terendus. Tak heran jika organisasi perangkat daerah (OPD) terkait atau entitas pemerintahan di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan tak mengetahui.
Bupati pun mengakui kecolongan lantaran pengawasan kurang optimal.
“Berdasar pengalaman ini saya mengajak semua pihak untuk membantu Bupati mewujudkan Wonogiri yang lebih baik. Pemkab saya rasa perlu mempermudah perizinan, agar pelaku usaha tak enggan mengurus izin,” kata Widiyatno.
Gunung Merapi Erupsi, Hujan Abu Sampai Kartasura Sukoharjo
Sementara itu, petani asal Planggu, Trucuk, Klaten, yang menjadi korban peredaran pupuk palsu, Ngadijan, memberi tips agar petani tak bernasib sama.
Menurut dia, petani lebih baik membeli pupuk nonsubsidi di kios pupuk lengkap (KPL) yang bekerja sama dengan produsen pupuk resmi.