Libur Lebaran, Pemkot Solo Harus Jamin Layanan Publik Lancar

SOLO-Pemerintah Kota (Pemkot) Solo harus menjamin tersedianya pelayanan publik utamanya di bidang kesehatan .

Figur pimpinan menjadi sosok sentral guna menggerakkan birokrasi supaya layanan publik tetap berjalan. Pendapat itu disampaikan sejumlah tokoh masyarakat dan pengamat pemerintahan kepada Solopos.com, Rabu (15/8). Sosiolog Universitas Sebelas Maret (UNS), Drajat Tri Kartono, mewanti-wanti jangan sampai tradisi lama Pegawai Negeri Sipil (PNS) membolos kerja dengan berbagai alasan terulang lagi.

“Yang diperlukan ketentuan tegas dan tauladan pimpinan. Menurut saya yang namanya pelayanan publik harus tetap berjalan kendati libur Lebaran,” katanya. Pendapat senada disampaikan budayawan Kota Bengawan, Jlitheng Suparman, yang menilai kurangnya mentalitas PNS. Aspek sistem kepegawaian membentuk asumsi/persepsi bahwa PNS sebuah profesi tanpa profesionalitas. Baik dalam sistem rekrutmen PNS, penempatan posisi hingga pengawasan kinerja pegawai.

“Dunia kepegawaian di negeri ini seakan-akan didesain sebagai ruang gelap yang tidak tersentuh pengawasan sosial. Di sisi lain pengawasan internal pemerintah juga lemah,” paparnya. Kondisi itu diperparah dengan lemahnya sanksi bagi para pelanggar aturan seperti PNS yang membolos kerja dengan berbagai alasan selama libur Lebaran. Berdasar catatan Espos pelayanan publik di Puskesmas dan pemerintah kelurahan di Solo pernah vakum pada (18/5).

Penyebabnya kebijakan cuti bersama pemerintah pusat. Ratusan warga yang bermaksud memeriksakan diri ke Puskesmas dan mengurus berkas di kantor pemerintahan kelurahan kecele. Pengamat pemerintahan FISIP UNS, Didik G Suharto, menilai kekhawatiran tidak adanya pelayanan publik tidak perlu terjadi bila ada pengaturan dan pengawasan yang baik dari pimpinan intansi kepada pegawai. Teknisnya bisa dengan penjadwalan cuti pegawai dan sejenisnya.

Pemberian waktu libur yang mencukupi diharapkan bisa mengurangi persentase bolos kerja PNS. Sebab suatu layanan publik seperti kesehatan sangat mendasar dan wajib diberikan pemerintah. “Seorang pemimpin bertanggung jawab mengatur, mengawasi dan menertibkan pegawainya. Bagaimana caranya pegawai bisa loyal dan bertanggung jawab terhadap institusi mereka, bukan tergantung pimpinan,” papar dia.