Boyolali (Espos)--Lima fraksi dari enam fraksi di DPRD Boyolali menyoroti mutasi yang dilakukan Pemkab Boyolali terhadap ratusan staf dan pejabat eselon dilingkup Pemkab Boyolali dalam rapat paripurna DPRD dengan agenda pandangan akhir fraksi tentang Ranperda APBD Perubahan 2010 di ruang paripurna, Sabtu (9/10).
Hanya fraksi PDIP yang menyatakan mutasi merupakan hal biasa dalam sebuah organisasi.
Promosi Beli Emas Bonus Mobil, Pegadaian Serahkan Reward Mobil Brio untuk Nasabah Loyal
Juru bicara Fraksi Nurani Partai Golkar Diana Christiningrum mengatakan mutasi PNS itu patut diduga diwarnai adanya hal-hal yang tidak prosedural dan tidak obyektif.
Hal itu mengakibatkan menimbulkan keresahan dan ketidakpuasan PNS secara meluas.
“Mutasi itu diindikasikan tidak transparan dan tidak akuntabel seperti yang diwujudkan dalam reformasi birokrasi,” jelas Diana.
Ditambahkan Diana, pegawai yang ada di Pemkab itu merupakan mesin yang melaksanakan visi dan misi. Menurut Diana, tidak ada seorang pun yang menjadi musuh.
“Tetapi mereka (PNS) adalah orang-orang yang patuh pada atasan,” jelas dia.
fid
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
