SOLOPOS.COM - Ilustrasi (google.img)
SOLO- Pemkot Solo berencana membeli mobil dinas baru. Sekretaris Daerah (Sekda) Solo, Budi Suharto, menegaskan anggaran untuk pengadaan mobil dinas (mobdin) yang diusulkan dalam APBD Perubahan 2012 hanya Rp1,3 miliar. Anggaran itu akan dipakai membeli lima mobil.
Sedangkan mengenai penggabungan anggaran pembelian mobdin itu dengan anggaran kunjungan kerja (kunker) pimpinan dan anggota DPRD, menurut Budi, hal itu karena memang pos rekeningnya satu, yakni urusan wajib bidang otonomi daerah. “Jangan sampai timbul kesan, kami hendak mengakali anggaran pengadaan mobdin karena menggabungkannya dengan anggaran kunker. Tapi memang itu satu nomenklatur,” jelas Budi, saat diwawancarai wartawan di balaikota, Jumat (20/7/2012).
Lebih jauh, Budi mengungkapkan, urusan wajib otonomi daerah dengan anggaran Rp7,3 miliar itu tidak hanya untuk pengadaan mobdin dan kunker DPRD, melainkan juga untuk sejumlah kegiatan lain di bidang pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian. Total ada 16 kegiatan yang dibiayai dari anggaran itu.
Mengenai pengadaan mobdin itu sendiri, Budi mengatakan untuk saat ini kebutuhannya sudah sangat mendesak. Mobil-mobil yang akan dibeli itu, yakni empat unit Toyota Kijang Innova dan satu unit Toyota Vios, dibutuhkan untuk menggantikan mobil sejumlah pejabat.
Budi mencontohkan mobil Asisten Perekonomian Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan, merupakan pengadaan tahun 2001. Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BMPT) bahkan masih memakai mobil lungsuran dari mobdin Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sebelum digabung dengan Dinas Perhubungan.
“Melihat usianya, jelas kebutuhan pengadaan mobdin untuk para pejabat ini sudah mendesak dan tak bisa ditunda. Dari sisi biaya pemeliharaannya sudah sangat tinggi,” ujar Budi.
Diberitakan sebelumnya, kalangan DPRD menyoroti usulan anggaran pengadaan mobdin untuk sejumlah SKPD yang digabungkan dengan tambahan anggaran untuk kunker pimpinan dan anggota DPRD senilai Rp7,3 miliar dalam kebijakan umum perubahan anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUPA-PPAS) 2012.
Ketua DPRD, YF Soekasno, berpendapat anggaran pengadaan mobdin itu tidak seharusnya digabungkan dengan anggaran kunker. Sebab, itu merupakan dua hal yang berbeda. Selain itu, Soekasno menilai anggaran itu terlalu besar.
