SOLOPOS.COM - Ilustrasi rumah subsidi. (Solopos-Candra Mantovani)
Solopos.com, SOLO —Impian para ASN memiliki rumah dengan harga yang terjangkau di Kota Solo segera terwujud. Lokasi rumah ASN baik tapak maupun vertikal sudah ditentukan oleh Pemerintah Kota Solo.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Dwi Ariyatno, mengatakan lokasi pembangunan rumah bagi ASN berada di dalam Kota Solo, baik vertikal maupun tapak.
“Sementara ada dua, satu di Mojosongo yang lahan milik Pemkot itu, satu lagi di Kadipiro yang memakai lahan hak milik pribadi,” ujar dia saat di temui wartawan di sela-sela pengambilan sumpah dan janji PNS di Pendapi Gede Balai Kota, Kamis (2/2/2023).
Lokasi lahan di Mojosongo bakal menjadi rumah vertikal atau susun. Sementara lahan di Kadipiro akan dirancang rumah tapak.
Lokasi lahan di Mojosongo bakal menjadi rumah vertikal atau susun. Sementara lahan di Kadipiro akan dirancang rumah tapak.
Dwi menjelaskan proyek pembangunan rumah ASN telah masuk tahap pembahasan dan ditargetkan akan dibangun pada tahun ini. “Sampai dengan saat ini kami sedang berkoordinasi dengan sejumlah OPD terkait dengan peruntukan lahan yang akan dibangun,” jelas dia.
Dwi mengakui permintaan dan antusias rumah ASN cukup tinggi. Sementara jumlah kuota rumah yang ditawarkan masih belum bisa mengakomodasi permintaan rumah ASN.
Jumlah pendaftar hampir dua kali lipat dari kuota yang tersedia. Pendaftar rumah ASN sudah mencapai 500 orang, sementara ketersediaan rumah hanya sekitar 260 unit.
“Sekitar 230 unit yang vertikal tapak hanya 30 atau 40 unit,” jelas dia.
Dwi mengatakan proyek pembangunan rumah ASN berlokasi di wilayah Kota Solo. Dengan menggandeng pihak Taspen, range harga yang ditawarkan akan diupayakan tidak memberatkan ASN.
“Yang pertama di dalam kota, baik tapak maupun vertikal. Kedua, range harga terjangkau, kisaran dengan hitungan Rp300.000 sampai Rp400.000 maksimal,” ucap dia.
Kemudian, jangka waktu untuk angsuran para pemilik rumah ASN dicanangkan bisa panjang. Sehingga para ASN bisa menganggsur hingga berpuluh-puluh tahun.
“Taspen menawarkan bisa sampai 20 tahun, bisa sampai 30 tahun, bahkan melampaui batas pensiun seorang PNS,” papar dia.
Taspen mengintervensi kewenangan untuk penentuan pembayaran rumah PNS bersama dengan mitra bank. Dengan begitu, memberikan kelonggaran masa iuran kepada para ASN yang ingin memiliki rumah di Kota Solo.
Pihak BKD mempunyai kewenangan dalam menyusun indikator prioritas yang akan mendapatkan fasilitas rumah ASN. Indikator tersebut saat ini masih dalam tahap penggodogan sebelum naik ke Wali Kota.
“Beberapa yang menjadi prioritas adalah golongan rendah, tetapi kemampuan bayarnya masih [bisa], kemudian yang belum mempunyai rumah sama sekali, kemudian beberapa PNS yang saat ini masih nglaju [jarak tempuh dari rumau menuju kantor jauh],” kata dia.
Jadi kriterianya berdasarkan jarak, status kepemilikan rumah, dan penghasilan yang di miliki. Dalam penentuan kriteria tersebut, BKD akan melakukan pembahasan lebih lanjut melalui FGD.
“Jadi nanti dari sekian ratus itu yang antusias kami sortir, kemudian kami sajikan kepada pak Wali, nanti pak Wali yang menentukan,” ucap dia.
Agenda terkait tindaklanjut rumah ASN pada Februari yakni FGD untuk penentuan indikator ASN yang berhak mendapat fasilitas. Kemudian terkait rencana perizinan bangunan.
“Februari ini, satu, FGD untuk teman-teman ASN untuk menentukan indikator prioritas yang mendapatkan fasilitas itu. Kedua, rencana perizinan [bangunan],” papar dia.