LPSE: Baru 17 SKPD Manfaatkan LPSE

(JIBI/Bisnis Indonesia)

SOLO--Pemanfaatan lelang pengadaan barang dan jasa secara elektronik (LPSE) oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemkot Solo, hingga memasuki tahun kedua penerapan program tersebut, terbilang masih minim.

Promosi Lebaran Zaman Now, Saatnya Bagi-bagi THR Emas dari Pegadaian

Sekretaris Daerah (Sekda) Solo, Budi Suharto mengakui dari seratusan lebih SKPD dengan ribuan kegiatan yang dibiayai APBD, hingga awal Mei ini, baru 17 SKPD yang sudah memanfaatkan LPSE.

“Kalau saya lihat sejauh ini pemanfaatan LPSE masih sangat minim ya. Mungkin ini berhubungan dengan kepastian kapan anggaran proyek itu akan cair. Likuiditas anggaran itu ada, hanya saja masih ada tarik ulur soal kapan mau mencairkan dan siapa yang akan memproses LPSE-nya,” jelas Budi, saat ditanya mengenai perkembangan pengerjaan proyek-proyek Pemkot tahun anggaran 2012 ini dalam wawancara dengan wartawan, Selasa (8/5/2012).

Ditanya keberadaan Unit Layanan Pengadaan (ULP) sebagai pengelola LPSE, Budi mengakui hingga kini belum terbentuk dan hal itu sedikit banyak juga berpengaruh pada pelaksanaan LPSE oleh SKPD. Meskipun dari sisi regulasi, belum adanya ULP tidak menyalahi. LPSE bisa tetap dilakukan meski tidak ada ULP. Hanya saja, lanjut Budi, keberadaaan ULP akan sangat membantu pelaksanaan LPSE dengan lebih sistematis. ULP akan menampung semua kegiatan yang perlu dilelang dan mengatur jadwalnya, serta membagi-bagikan kegiatan kepada petugas LPSE yang bersertifikat.

Budi tidak menyebut SKPD mana saja yang sudah memanfaatkan LPSE untuk melelang kegiatannya. Demikian pula kegiatan apa saja yang sudah dilelang pada tahun anggaran 2012 ini. Sedangkan dari pihak penyelenggara LPSE belum ada yang bisa dimintai data.

Sebagaimana pernah diinformasikan, Solo memang baru akan membentuk ULP pada tahun ini. Dalam pembentukan ULP itu, Pemkot mendapatkan pendampingan dari sebuah lembaga bernama Bandung Trust Advisory Group (B-Trust) yang mengklaim mendapat sokongan dana dari Uni Eropa.