Solopos.com, WONOGIRI — Luas lahan tembakau di Wonogiri pada 2023 ini bertambah menjadi 1.500 hektare dengan serapan tenaga kerja sekitar 3.800 orang. Hal ini disebut menjadi salah satu faktor tingginya penerimaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) dari pemerintah pusat.
Bupati Wonogiri, Joko Sutopo, menyampaikan Wonogiri pada 2023 ini menerima DBHCHT sekitar Rp25 miliar ditambah dana pendampingan senilai Rp1 miliar sehingga total DBHCHT menjadi Rp26 miliar.
Promosi Strategi Telkom Jaga Jaringan Demi Layanan Telekomunikasi Prima
DBHCHT senilai itu menjadi yang paling tinggi di Kabupaten Wonogiri sejauh ini. Bupati menyebut tingginya nilai DBHCHT itu dimungkinkan karena luas lahan tembakau bertambah menjadi 1.500 hektare.
Bupati tak menyebutkan berapa luas lahan pertanian tembakau sebelumnya, namun berdasarkan data yang diperoleh Solopos.com dari Dinas Pertanian dan Pangan Wonogiri pada 2022 lalu, luas lahan pertanian tembakau ada 1.375 hektare.
Pertanian tembakau di lahan seluas 1.500 hektare itu menyerap tenaga kerja sekitar 3.800 orang. Sebagian besar di antaranya merupakan buruh tani tembakau. Sejumlah petani Wonogiri yang semula menanam pertanian pangan berganti menjadi menanam tembakau di lahan mereka karena dinilai lebih menguntungkan.
Di sisi lain, ia melanjutkan produk pertanian tembakau dinilai negatif investasi. Akibatnya usaha pertanian tembakau tidak bisa menerima intervensi kebijakan yang bersumber dari APBD.
“Ini cukup dilematis. Satu sisi memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara, juga meningkatkan DBHCHT, tetapi ini negatif investasi,” kata Bupati dalam talkshow bertema Gempur Rokok Ilegal: Dampak Ekonomi dan Penanggulangannya di Pendapa Rumah Dinas Bupati Wonogiri, Minggu (6/8/2023).
Jekek, sapaan akrabnya memahami mengapa hal itu dianggap negatif investasi. Menurutnya, 40% persen atau sekitar Rp10,5 miliar dari DBHCHT dialokasikan untuk bidang kesehatan masyarakat. Di Wonogiri, banyak masyarakat yang sakit disebabkan salah satunya karena rokok.
Menggempur Rokok Ilegal
Sementara alokasi anggaran jaminan kesehatan masyarakat dari APBD hanya Rp45 miliar. “Ini tidak seimbang. Apa yang didapatkan dari cukai tembakau dengan apa yang keluar akibat tembakau,” ujar Bupati Wonogiri.
Maka, lanjut Jekek, strategi terbaiknya yaitu mendorong masyarakat untuk menggempur tidak hanya rokok ilegal, melainkan juga mencegah agar tidak merokok. Artinya, masyarakat diajak untuk hidup sehat tanpa merokok.
“Jadi daripada memadamkan api, lebih baik mencegah agar tidak terjadi kebakaran,” katanya yang kurang lebih artinya daripada sekadar berperang dengan rokok ilegal, lebih baik mendorong masyarakat agar tidak merokok.
Menurut dia, semua pihak terkait harus menciptakan ruang-ruang edukasi soal rokok. Misalnya antara Pemkab Wonogiri, pemerintah desa, dan Bea Cukai berkolaborasi menggunakan sumber anggaran masing-masing untuk menekan konsumsi rokok.
Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Wonogiri, Aris Widodo, mengatakan gelar wicara itu merupakan bagian dari sosialisasi barang kena cukai, khususnya rokok.
Sebagai daerah penghasil tembakau sekaligus penerima dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT), Pemkab Wonogiri wajib membantu menyosialisasikan soal cukai rokok. “Pada intinya ini sosialisasi soal rokok ilegal, barang kena cukai,” kata Aris kepada Solopos.com, Minggu,
Acara gelar wicara atau talkshow itu dihadiri sejumlah kelompok masyarakat berusia muda antara lain mahasiswa, anak sekolah, dan komunitas pemuda lainnya. Acara tersebut menghadirkan penyanyi dangdut Woro Widowati yang menghibur peserta dengan beberapa tembang lagu pada akhir acara.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
