Luasan Kawasan Kumuh di Solo Berkurang 74 Hektare Selama Tiga Tahun

Solopos.com, SOLO–Selama periode 2021-2023, Pemerintah Kota (Pemkot) Solo berhasil mengurangi luasan kawasan kumuh sekitar 74 hektare. Luasan kawasan kumuh pada akhir 2020 sekitar 135,9 hektare kini hanya tinggal 61 hektare pada akhir 2023.

Pemerintah mengintervensi secara masif dalam penanganan kawasan kumuh sebagai upaya memperbaiki tata kota. Upaya strategis pemerintah dengan menerapkan platfrom kolaborasi melalui peningkatan peran pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan swasta.

Promosi Strategi Telkom Jaga Jaringan Demi Layanan Telekomunikasi Prima

Akselerasi penanganan kawasan kumuh dilakukan dengan menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pihak swasta turut ambil bagian guna mempercepat penanganan kawasan kumuh.

“Hingga akhir tahun ini, luasan kawasan kumuh di Solo semakin menyempit. Sekarang kira-kira tinggal 61 hektare,” kata Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperum KPP) Solo, Taufan Basuki, Jumat (24/11/2023).

Taufan mencontohkan penataan kawasan kumuh di Semanggi, Pasar Kliwon. Pemerintah memfasilitasi rumah layak huni lengkap dengan fasilitas dasar penunjang sehari-hari seperti sanitasi dan air bersih.

Penanganan kawasan kumuh ini bagian dari program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dan menjadi model percontohan daerah lain. “Penataan kawasan kumuh tak hanya melibatkan pemerintah pusat melainkan CSR dari perusahaan. Ini semangat kolaborasi guna menuntaskan penanganan kawasan kumuh,” ujar dia.

Ke depan, lanjut dia, penataan permukiman kumuh ilegal serta penyediaan hunian baru menjadi hal prioritas yang dijalankan pemerintah. Sehingga, Kota Bengawan bebas dari kawasan kumuh pada beberapa tahun mendatang.

“Kami juga telah berkonsultasi dengan Balai Prasarana Wilayah Permukiman Jawa Tengah dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa Tengah soal regulasi penanganan kawasan kumuh. Sehingga, tak ada lagi problem dalam menuntaskan penanganan kawasan kumuh,” papar dia.