Solopos.com, SOLO–Seratusan mahasiswa demo di depan Balai Kota Solo, Kamis (8/2/2024). Demo itu merupakan respons atas aksi unjuk rasa yang ditemui Wali Kota Solo sekaligus calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka.
Pantauan Solopos.com, ratusan mahasiswa itu mengenakan pakaian hitam. Mereka berjalan dari arah Beteng Vastenburg. Mereka tiba di depan Balai Kota Solo pukul 15.00 WIB.
Promosi Lebaran Zaman Now, Saatnya Bagi-bagi THR Emas dari Pegadaian
Sejumlah mahasiswa yang berkumpul membawa spanduk yang bertuliskan, antara lain Demokrasi Dikhianati, Save Demokrasi; Bansos diobral di mana-mana, di mana arti sebuah negara; Democrazy di Indonesia diperkosa, #Rezim pengkhianat rakyat; menolak dinasti politik.
Salah satu orator menyindir pihak yang mengaku mahasiswa yang melakukan aksi damai di Balai Kota Solo, Selasa (6/2/2024). Tidak ada proses konsolidasi antarorganisasi mahasiswa sebelum aksi itu. Aksi Selasa justru ditemui Gibran.
Sedangkan para mahasiswa yang menggelar aksi Kamis sore belum pernah ditemui Gibran selama Gibran menjadi Wali Kota Solo. Padahal mereka kerap menggelar aksi unjuk rasa di Balai Kota Solo. Mahasiswa yang hadir Kamis sore ini tidak dibayar.
Salah satu koordinator aksi, Fierdha Abdullah Ali, menjelaskan mahasiswa Soloraya bersama sejumlah elemen masyarakat melakukan demo karena menyayangkan aksi demo, Selasa (6/2/2024).
“Sejatinya demo ditujukan kepada orang yang sudah menduduki jabatan tertentu sehingga tidak masuk akal ada demonstrasi, protes, dan ada tanda tangan pakta integritas, dan isinya visi misi yang diusung, ada kesepakatan untuk mendukung juga,” jelas dia kepada wartawan.
Menurut dia, mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), dan organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Kelompok Cipayung Plus di Soloraya menilai aksi unjuk rasa yang ditemui Gibran Selasa lalu merusak gerakan mahasiswa.
“Kami turun untuk menjawab bahwa mahasiswa tidak terkotakkan ke salah satu paslon [pasangan calon presiden dan wakil presiden]. Mahasiswa Soloraya independen, kepentingan kami mengawal demokrasi, berjalan damai, berjalan seperti yang diharapkan mewujudkan pemerintah adil, bersih, dan makmur, bukan justru mendukung satu paslon,” ungkap dia.
Fierdha mengatakan konstitusi telah diutak-atik sejumlah pihak baru-baru ini dan dipertontonkan secara nyata. Lebih-lebih Presiden Jokowi memberikan kode untuk memihak salah satu paslon pada Pilpres 2024.
“Itu mengkhawatirkan, pemimpin negara seharusnya bijak untuk menghasilkan pemimpin lebih baik bukan hanya satu paslon,” papar dia.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
