Manajemen New Galabo Belum Ada Payung Hukum, PKL Beteng Menolak

SOLO — Konsep revitalisasi New Galabo di JL Mayor Sunaryo, Pasar Kliwon yang merencanakan manajemen satu atap kian runyam. Hingga saat ini, pedagang kaki lima (PKL) Beteng menolak rencana itu dengan alasan belum ada payung hukum.

“Sampai saat ini tidak ada dasar hukumnya dalam konsep manajemen satu atap. Makanya kami tetap menolak rencana itu,” papar Ketua Paguyuban PKL Beteng Utara, Habib Mas’ud, saat berbincang dengan Solopos.com, Kamis (20/12/2012).

Promosi Strategi Telkom Jaga Jaringan Demi Layanan Telekomunikasi Prima

Menurut Habib, penolakan itu serentak diutarakan PKL Beteng Utara dalam pertemuan yang dihadiri Kepala UPTD Kawasan Kuliner Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Agus Sisworiyanto dan Kepala Bidang PKL Dinas Pengelolaan Pasar (DPP) Kota Solo, Eko Nugroho, di Balai Tawangarum Kompleks Balaikota Solo, Rabu (19/12/2012) sore.

“Rencana penerapan manajemen satu atap diberlakukan per 1 Januari. Sementara draf Perwalinya saja belum ada, bagaimana pedagang mengetahui aturan mainnya. Katanya kami suruh menunggu draf itu turun dalam pekan ini, tapi kepastiannya belum tahu,” jelas Habib.

Keinginan PKL secara keseluruhan, kata Habib, tetap pada aturan semula yakni PKL Beteng Utara secara manajemen dikelola oleh Bidang PKL DPP Kota Solo. Mereka menganggap, DPP mampu menampung aspirasi yang diinginkan PKL.
“Pada prinsipnya mengenai penataan kembali akan diserahkan ke paguyuban masing-masing, baik siang maupun malam,” jelas Habib.

Dalam pertemuan tersebut, kata Habib, PKL juga menolak penggunaan satu gerobak yang difungsikan dua pedagang baik siang dan malam. Alasan penolakan itu, sambung Habib, jenis barang dagangan yang dijual pedagang siang dan malam berbeda.

“Sebagai alternatif, ya kita masih menggunakan gerobak lama. Persoalannya gerobak itu mau diparkir dimana jika malamnya ada gerobak dari pedagang kuliner. Sebagai alternatif, mau ditaruh di belakang tembok selter, tapi kan status tanah itu milik perorangan,” terang Habib.

Salah satu pedagang, Toni, mengatakan konsep manajemen satu atap harus transparan. Artinya kebijakan apa pun dalam konsep tersebut harus melibatkan pedagang.

Penggunaan satu gerobak juga ditentang pedagang kuliner malam. Hal itu diungkapkan Ketua Paguyuban Kuliner, Agung Wahyu.

“Kami menolak penggunaan satu gerobak. Kalau manajemen satu atap, kami masih bisa menerima. Asalkan aspirasi pedagang kuliner bisa tertampung semua,” jelas Agung.