SOLOPOS.COM - Ilustrasi Kartu Tani bagi petani Jateng. (biroinfrasda.jatengprov.go.id)
Solopos.com, KARANGANYAR -- Pemerintah mengalokasikan 61.893 Kartu Tani yang harus terdistribusi pada 2020 di Karanganyar. Namun, dari jumlah tersebut, baru 54.641 Kartu Tani yang sudah terdistribusi.
Sisanya yang berjumlah 7.252 kartu masih di BRI Cabang Karanganyar selaku lembaga yang ditunjuk pemerintah untuk mendistribusikan Kartu Tani.
Pimpinan Cabang (Pincab) BRI Karanganyar, Wicaksono Hendiko Putro, menyampaikan pihaknya mengalami sejumlah kendala mendistribusikan sisa kartu tani. "Kami berupaya proaktif menjemput bola ke seluruh kecamatan dan pemerintah desa. Kami juga membuka pelayanan ekstra. Biasanya tutup jam 15.00 WIB, kami memperpanjang waktu buka untuk menunggu petani pulang dari sawah. Ternyata tidak banyak [petani] merespons," kata Wicaksono saat berbincang dengan wartawan, Senin (30/11/2020).
Tak Punya Kartu Tani, Petani Karanganyar Keluhkan Sulitnya Dapat Pupuk Bersubsidi
Tak Punya Kartu Tani, Petani Karanganyar Keluhkan Sulitnya Dapat Pupuk Bersubsidi
BRI Cabang Karanganyar ikut hadir pada kegiatan audiensi dengan petani, LSM, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perikanan (Dispertan PP) Kabupaten Karanganyar, dan Komisi B DPRD Kabupaten Karanganyar di Ruang OR kompleks Kantor DPRD Kabupaten Karanganyar, Senin. Wicaksono memastikan BRI Cabang Karanganyar menyalurkan kartu tani sesuai prosedur.
"Ada yang menyampaikan tidak bisa menebus pupuk di kios pupuk lengkap [KPL]. Kami menduga kuota subsidi petani tersebut tidak di KPL itu. Petani tidak bisa pindah ke KPL lain. Dia harus menebus pupuk bersubsidi di KPL yang telah ditentukan," ujar dia.
Banyak Petani Karanganyar Tak Punya Kartu Tani, Pemerintah Diminta Permudah Cara Mendapatkannya
"Kami harap kerja sama terkait, yakni PPL dan petani. Kami berikan Kartu Tani kepada yang berhak," ujar Wicaksono.
Seperti diberitakan sebelumnya, Komisi B DPRD Kabupaten Karanganyar memfasilitasi pertemuan sejumlah pihak terkait kesulitan petani mendapatkan pupuk bersubsidi pada musim tanam (MT) dua dan tiga. DPRD mendeteksi kendala tersebut terjadi karena beberapa hal. Di antaranya usulan rencana definitif kebutuhan kelompok [RDKK] pupuk bersubsidi dengan realisasi berbeda.
Pemkab mengusulkan 23.000 ton tetapi hanya disetujui 13.000 ton. Pemerintah menambah pasokan 5.000 ton sehingga total 18.000 ton untuk tahun 2020. Penyebab lain yakni perubahan regulasi menebus pupuk bersubsidi. Petani harus menggunakan Kartu Tani untuk menebus pupuk bersubsidi.
Di Sragen, DPR Rekomendasi Penundaan Kewajiban Kartu Tani
Oleh karena itu, Komisi B DPRD Karanganyar mendorong Pemkab semakin gencar menyosialisasikan mekanisme baru menebus pupuk bersubsidi. Selain itu mereka juga mendorong pemerintah mempermudah persyaratan mendapatkan Kartu Tani. "Jadi bukan kelangkaan, tapi sistem penebusan berubah harus pakai Kartu Tani," kata Ketua Komisi B DPRD Karanganyar, A. W. Mulyadi.
Hal senada disampaikan Kepala Dinas Pertanian Pangan dan Peternakan (Dispertan PP) Kabupaten Karanganyar, Siti Maisyaroch. Siti menyebutkan bahwa stok pupuk hingga akhir 2020 masih sisa 18% untuk urea dan 10% untuk pupuk jenis lain. Dia hanya mengingatkan petani agar lekas mengambil Kartu Tani di BRI terdekat sehingga dapat digunakan membeli pupuk bersubsidi.
"Ayo lekas mengambil Kartu Tani. Sudah ada di BRI unit, petani tinggal mengambil," ungkap dia.