SOLOPOS.COM - Ilustrasi pemungutan suara (JIBI/Solopos/Antara)
Solopos.com, SOLO -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Solo gamang dan khawatir soal anggaran penyelenggaraan Pilkada 2020 yang masih kurang hampir Rp9 miliar.
Seperti diberitakan, KPU Solo menghitung anggaran Pilkada tahun ini butuh tambahan Rp10,6 miliar. Anggaran tambahan itu, Rp1,6 miliar di antaranya untuk pembuatan tempat pemungutan suara (TPS).
Sisanya senilai Rp9 miliar untuk pengadaan alat pelindung diri (APD) dan sarana protokol kesehatan. KPU Solo mengajukan tambahan Rp10,6 miliar itu ke pemerintah pusat.
Pasien Positif Covid-19 Sukoharjo Didominasi Usia Produktif, Mayoritas Laki-Laki
Pasien Positif Covid-19 Sukoharjo Didominasi Usia Produktif, Mayoritas Laki-Laki
Namun, dari total kebutuhan tambahan anggaran Pilkada 2020 yang diajukan KPU Solo, pemerintah pusat baru menyanggupi Rp1,9 miliar. “Kami ajukan semua ke APBN. Sejauh ini yang sudah cair baru Rp1,9 miliar,” ungkap Ketua KPU Solo, Nurul Sutarti, Selasa (7/7/2020).
Sementara itu, KPU Solo segera mencairkan anggaran Pilkada yang bersumber dari Pemkot Solo senilai Rp8,8 miliar. Angka itu merupakan dana yang belum dicairkan dari total anggaran Pilkada dari Pemkot Solo senilai Rp15 miliar.
Ampuh! Jabatan Wakil Rakyat DPRD Solo Dikuasai Lulusan SMAN 5, Siapa Saja?
“Yang kekurangan anggaran dari APBD Solo Rp8,8 miliar ini proses pencairan, sedang disiapkan berkas-berkasnya. Paling lambat 9 Juli 2020 pencairan. Selain dana dari APBD Solo, kami sudah cairkan anggaran dari APBN Rp1,9 miliar,” ujar dia.
Nurul menjelaskan belum ada kepastian apakah pemerintah pusat akan memenuhi 100 persen tambahan anggaran Pilkada 2020 yang diajukan KPU Solo. Apalagi baru-baru ini KPU daerah diminta melakukan mitigasi seandainya pusat tak mencukupi anggaran itu.
Bawa 2 Paket Serbuk Misterius, Rolex Ditangkap Polisi di SPBU Sudimoro Boyolali
“Dengan anggaran yang ada KPU Solo sekarang memang bisa jalan. Tapi saat rakor daring dengan Ditjen Bina Keuangan Daerah beberapa waktu lalu kami diminta siap-siap mitigasi seandainya pusat tak bisa mencukupi semua anggaran,” terang dia.
Nurul menjelaskan kebutuhan anggaran tambahan Rp10,6 miliar sudah melalui proses pembahasan secara matang. Tambahan anggaran dibutuhkan lantaran pilkada di masa pandemi Covid-19 membutuhkan APD untuk penerapan protokol kesehatan.