SOLOPOS.COM - ilustrasi difabel. (JIBI/Harian Jogja/google image)
Solopos.com, SUKOHARJO – Jumlah desa inklusi di Kabupaten Sukoharjo pada tahun ini bertambah dari 70 menjadi 74. Pemerintah desa didorong terus memprioritaskan program inklusi dengan memanfaatkan bantuan dana desa dari pemerintah pusat.
Ketua Paguyuban Difabel Sehati Sukoharjo, Edy Supriyanto, mengatakan pertumbuhan desa inklusi harus ditopang partisipatif masyarakat dan pemerintah desa.
Bantuan dana desa bisa dialokasikan untuk membiayai beragam program-program inklusi seperti pemberdayaan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.
“Program-program inklusi itu bisa melibatkan sanggar inklusi yang tersebar di 12 kecamatan. Pemerintah desa harus didorong agar lebih peka dan responsif terhadap program inlklusi,” kata dia, saat dihubungi Solopos.com, Jumat (15/7/2022).
“Program-program inklusi itu bisa melibatkan sanggar inklusi yang tersebar di 12 kecamatan. Pemerintah desa harus didorong agar lebih peka dan responsif terhadap program inlklusi,” kata dia, saat dihubungi Solopos.com, Jumat (15/7/2022).
Edy menyebut ada tiga gedung inklusi yang dibangun di wilayah Kecamatan Nguter, Gatak, dan Polokarto. Ke depan, gedung inklusi diharapkan dibangun di sembilan kecamatan lainnya. Kegiatan sanggar inklusi bisa memanfaatkan gedung inklusi di setiap kecamatan.
Baca juga: Desa Inklusi Baru Ada 66, Pemkab Sukoharjo Dinilai Gagal Capai Target
Mereka menjalani terapi wicara secara rutin agar bisa berkomunikasi dengan orang lain.
“Sanggar inklusi menitikberatkan konsep layanan kesehatan dan pendidikan bagi anak penyandang disabilitas. Tentunya, melibatkan orang tua dalam mendidik dan mengasuk anak penyandang disabilitas. Serta dukungan masyarakat dan pemerintah desa setempat,” ujar Edy.
Selama dua tahun, sebagian besar program pemberdayaan dan pendampingan penyandang disabilitas ditunda akibat pandemi Covid-19.
Program pemberdayaan dan pendampingan penyandang disabilitas di Sukoharjo turut terdampak wabah Covid-19 yang muncul sejak akhir Maret 2020.
Baca juga: Sragen Komitmen Menjadi Kabupaten Inklusi, Bupati Pelajari Kriterianya
Pada 2022, program pemberdayaan dan pendampingan penyandang disabilitas kembali bergulir. “Tahun ini, jumlah desa inklusi bertambah 4 desa, yakni Desa Gadingan di Mojolaban, Desa Kudu di Baki, Desa Bulu di Bulu, dan Desa Kadokan di Grogol. Sebelumnya, ada 70 desa inklusi di Sukoharjo,” papar dia.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Sukoharjo, Suparmin, menyampaikan jumlah penyandang disabilitas yang tersebar di 12 kecamatan sebanyak 6.512 orang.
Sedangkan jumlah anak berkebutuhan khusus (ABK) yang diasuh di sanggar inklusi sebanyak 518 orang.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo selalu melibatkan komunitas penyandang disabilitas dalam beragam program kegiatan di setiap organisasi perangkat daerah (OPD).
Hal ini dilakukan guna pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas yang diatur dalam UU No 8/20216 tentang Penyandang Disabilitas.
Baca juga: Fasilitas untuk Difabel di Kabupaten Inklusi Ternyata Masih Memprihatinkan
“Pemerintah telah menerbitkan regulasi berupa peraturan daerah (Perda) dan peranturan bupati (Perbup) yang mengatur mengenai pemberdayaan penyandang disabilitas,” ujar dia.