Solopos.com, SOLO–Tingginya kepadatan penduduk di Kota Solo membuat Solo terancam sesak. Akademisi Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Rony Gunawan Sunaryo, mengatakan saat ini Solo masuk 10 besar kota terpadat di Indonesia.
“Solo terancam bertambah sesak, karena luas wilayahnya kecil tetapi penduduknya bertambah terus. Ancaman urban sprawl atau kota yang menyebar tidak terjadi di Solo karena pembangunan horizontal hampir tidak mungkin terjadi tanpa berbenturan dengan kabupaten lain, Solo hanya bisa pembangunan vertikal dan jika tidak segera dilakukan akan semakin sesak,” ujar Rony saat menjadi pembicara dalam diskusi Bahaya Laten Urban Sprawl: Racun Pembangunan Kota Berkelanjutan di Urban Social Forum Hari Pertama, Sabtu (9/12/2023).
Promosi Selamat! Direktur Utama Pegadaian Raih Penghargaan Best 50 CEO 2024
Rony menyoroti dari 10 besar kota terpadat di Indonesia, hanya Solo dan Yogyakarta yang merupakan dua kota di luar Daerah Khusus Ibukota dalam daftar tersebut. Menurut dia, Solo memiliki kepadatan penduduk seperti New York.
Menurut Rony, ancaman kesesakan ini dapat dicegah dengan salah satunya penguatan dan pemerataan ekonomi. Padatnya Kota Solo ditengarai masih disebabkan karena banyak masyarakat dari kabupaten sekitar memilih mencari pekerjaan di Solo.
Mobilisasi harian dari luar Solo menuju dalam kota menambah kota terasa tambah sesak. Jika pendapatan warga kabupaten sekitar Solo tinggi, mereka tidak perlu mobilisasi ke Solo setiap harinya.
Meski begitu, Pemerintah Kota Solo melihat ancaman urban sprawl di Solo sendiri. Kepala Penataan Ruang dan Penataan Bangunan Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Solo, Dandy Yoga Enconika, mendesak penerapan regulasi tata ruang regional secara bersama di Soloraya.
“Ada dampak positif dan negatif dalam peningkatan nilai suatu daerah, sementara itu perlu kita sadari jika perencanaan tata ruang tidak dapat terbatasi oleh batas administrasi wilayah sehingga seharusnya kawasan sekitar Solo ikut rembug bersama menata pembangunan kota berkelanjutan, tidak hanya dalam perizinan tetapi juga pelayanan dan infrastrukturnya,” tutur Dandy.
Dandy menambahkan pihak Dinas PUPR Solo sudah berkolaborasi dengan Dinas PUPR dari kabupaten sekitar Solo untuk bersinergi merencanakan pembangunan. Namun arahan langsung antar pemimpin daerah belum terlaksana secara optimal.
Jika sinergi ini tidak segera terwujud, wilayah sekitar Solo akan dipadati oleh penduduk dari Solo yang tidak mampu tinggal di dalam kota, menciptakan klaster perumahan baru dan pusat tempat tinggal tanpa perencanaan matang.
Hal senada juga disampaikan oleh Kabagren Polresta Solo, Kompol Dwi Erna Rustanti. Menurut dia, perizinan pembangunan landmark wilayah maupun hunian jangan hanya mempermasalahkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal).
“Perizinan juga perlu mulai melihat izin pembangunan lahan parkirnya, penataan lalu lintas di sekitarnya terutama bagaimana keluar masuk mobilnya, karena seringnya pembangunan belum memikirkan hal tersebut secara rinci, membuat suatu area pembangunan menjadi kacau,” tutur Dwi.
Dia mencontohkan salah satu pembangunan yang kurang menerapkan aspek lalu lintas dengan baik adalah pembangunan Masjid Syekh Zayed. Hal tersebut dia nilai dari penataan parkir yang baru terpikirkan setelah masjid berdiri sehingga warga sekitar kewalahan dengan membludaknya kedatangan berbagai kendaraan besar di daerah tersebut.
Dwi mengingatkan pembangunan juga harus mengajak pihak Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas), karena pembangunan juga harus memberi dampak positif bagi masyarakat sekitar, alih-alih meningkatkan polusi, kriminalitas, maupun laka hingga kemacetan di daerah sekitarnya.
Selanjutnya menurut Dwi, pembangunan infrastruktur juga perlu diiringi pembangunan manusia agar sumber daya manusia yang memanfaatkannya dapat mengembangkan Kota Solo lebih baik lagi.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
