SOLOPOS.COM - Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukowati (kiri) dan Pejabat KPK, Kumbul Kusdwidjayanto Sudjadi, memberikan keterangan pers kepada wartawan di Rumah Dinas Bupati Sragen, Rabu (6/3/2024). (Solopos.com/Tri Rahayu)
Solopos.com, SRAGEN — Pengumuman Sragen masuk nominasi Kabupaten Antikorupsi 2024 menjadi prestise tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen, terutama Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukowati. Program Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut dinilai selaras dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sragen.
“Ini [program kabupaten antikorupsi] jadi kebanggaan. Saya akan cantumkan dalam CV [curiculum vitae] barangkali nanti nyalon gubernur. Program ini selaras dengan misi kedua RPJMD, yakni mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih inovasi, efektif, terpercaya, dan bersinergi dengan pelayanan publik berbasis teknologi,” ujar Bupati Yuni saat bertemu pejabat KPK, Rabu (6/3/2024).
Ia memaparkan Monitoring Center for Prevention (MCP) Sragen berada urutan ketiga di Jateng dan ke-19 nasional, di angka 94,58. Dengan capaian MCP yang cukup tinggi itu banyak daerah yang studi banding ke Sragen, seperti dari Bandung, Rembang, Kebumen, bahkan Solo.
Hasil survei penilaian integritas (SPI), indeks Sragen sudah 80,79 atau di atas rata-rata nasional yang 70,97. “Sragen memiliki satu desa antikorupsi, yakni Desa Tangkil. Ada lima desa lain yang akan menyusul. Anggaran untuk APIP [Aparat Pengawas Internal Pemerintah] sebesar 0,05% dari APBD. Kami juga memberi reward dan punishment kepada aparatur sipil negara (ASN) sampai kepala desa dan perangkat desa yang terbukti korupsi. Setiap pejabat yang dilantik wajib tanda tangan pakta integritas,” jelasnya.
Upaya menekan korupsi juga dilakukan dengan digitalisasi pelayanan publik. Ada 50 layanan digital yang dimiliki Pemkab Sragen. “Sragen juga sudah transaksi nontunai, cash management system di seluruh keuangan desa dan lainnya,” ujarnya
Pelaksana Harian (Plh) Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Kumbul Kusdwidjayanto Sudjadi, mengatakan Sragen adalah 12 kabupaten/kota terpilih dari 99 daerah yang diusulkan. Pada Rabu ini dia datang ke Sragen untuk melihat langsung program pemberantasan korupsi yang dijalankan Pemkab Sragen dan sejauh mana pembangunan bisa menyejahterakan masyarakat.
Ada enam komponen dan 19 indikator penilaian Kabupaten Antikorupsi 2024. Enam komponen itu terkait dengan tata laksana pemerintahan, pengawasan pemerintah, pelayanan publik, pemberdayakan masyarakat atau partisipasi masyarakat dalam pemberantassn korupsi. Lalu bagaimana pemerintah membangun budaya kerja antikorupsidan membangun kearifan lokal dalam nilai -nilai integritas untuk pencegahan korupsi.
“Kalau terpilih menjadi kabupaten antikorupsi maka masyarakat yang diuntungkan karena sejahtera dan pemerintah menyiapkan reward. Seperti desa antikorupsi itu juga mendapat reward berupa insentif Rp35 juta. Untuk kabupaten juga disiapkan dan sedang dalam proses. Sebenarnya reward yang utama itu untuk masyatakat,” ujar Kumbul.
Kriteria awal masuk nominasi adalah daerah dengan MCP minimal 75. Saat nanti penilaian pada November, MCP harus naik jadi 95. “Kalau MCP tidak sampai 95 itu maka gagal. Kuncinya ada di pemerintah daerah dan masyarakat. Kalau KPK hanya mendorong,” jelasnya.