SOLOPOS.COM - Narasumber memaparkan materi dalam kegiatan bertajuk Internalisasi dan Institusional Pancasila di Hotel Megaland Solo, Jumat (17/11/2023). (Solopos.com/Bony Eko Wicaksono)
Solopos.com, SOLO–Nilai-nilai Pancasila harus terinternalisasi dalam kebijakan, perundang-undangan, dan kehidupan masyarakat sehari-hari. Elemen masyarakat diajak untuk mengaktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara.
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menggelar kegiatan bertajuk Internalisasi dan Institusional Pancasila: Penerapan Indikator Nilai Pancasila di Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi di Hotel Megaland Solo, Jumat (17/11/2023).
Acara itu dihadiri oleh Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi BPIP, Kemas Akhmad Tajuddin; Rektor UNS, Jamal Wiwoho, Ketua Pusat Studi Pengamalan Pancasila (PSPP) UNS, Leo Agung S., dan guru besar UNS, Sunny Ummul Firdaus.
Kegiatan itu dihadiri seratusan peserta yang berasal dari kalangan aparatur sipil negara (ASN), TNI-Polri, kejaksaan negeri (Kejari), dan mahasiswa.
Kegiatan itu dihadiri seratusan peserta yang berasal dari kalangan aparatur sipil negara (ASN), TNI-Polri, kejaksaan negeri (Kejari), dan mahasiswa.
“Pancasila tidak hanya ideologi negara melainkan pijakan dalam merumuskan kebijakan dan regulasi serta falsafah hidup bagi kelangsungan hidup masyarakat,” kata Ketua PSPP UNS, Leo Agung S., Jumat.
Leo menyebut ada tiga aspek internalisasi nilai-nilai Pancasila yang menjadi landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Nilai-nilai Pancasila juga harus diterapkan masyarakat di kehidupan sehari-hari. Budaya gotong royong, perilaku dan tata krama bagian dari aktualisasi nilai-nilai Pancasila,” papar dia.
Leo mengajak elemen masyarakat untuk memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila saat beraktivitas sehari-hari. Misalnya, saling menghormati dan saling menghargai, memberikan bantuan kepada sesama yang membutuhkan, hingga gotong royong yang menjadi budaya bangsa Indonesia.
Disinggung soal tantangan penerapan nilai-nilai Pancasila, Leo mengatakan globalisasi menjadi salah satu tantangan penerapan nilai-nilai Pancasila di era digital dan modern.
Karena itu, generasi muda diminta tidak meninggalkan implementasi nilai-nilai Pancasila di tengah gempuran kecanggihan teknologi. “Kalangan generasi muda harus menjadi patriot Pancasila di era global,”
Sementara itu, Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi BPIP, Kemas Akhmad Tajuddin menekankan pada penyelasaran rancangan regulasi sesuai nilai-nilai Pancasila.
Ada 25 indikator nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam pembentukan kebijakan dan peraturan perundang-undangan oleh lembaga negara, kementerian, pemerintah daerah, dan pemerintah desa.
Dia berharap masyarakat turut berpartisipadai dalam membumikan nilai-nilai Pancasila sehingga memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.
“Ini bagian dari merawat dan membumikan nilai Pancasila untuk kepentingan masyarakat,” ujar dia.