Mbak Moeng: Keraton Tak Butuh Bantuan Negara

dok

Promosi Lebaran Zaman Now, Saatnya Bagi-bagi THR Emas dari Pegadaian

SOLO — Putri Paku Buwono XII, GKR Wandansari atau akrab disapa Gusti Moeng atau Mbak Moeng menegaskan Keraton tak butuh bantuan negara.

Di hadapan ratusan Paguyuban Kawula Keraton Surakarta (Pakasa) yang sowan di Pergelaran Keraton, Kamis (31/5/2012) siang, ia bahkan menyebut pemerintah sekarang tak ubahnya kompeni atau VOC modern yang terus mengusik ketenangan Keraton. “Rasah dibantu ra popo (Tak dibantu juga tak apa-apa). Keraton dianggap butuh bantuan pemerintah. Itu namanya ngina (menghina) Keraton,” pekik Mbak Moeng menanggapi kebijakan Gubernur Jawa Tengah, Bibit Waluyo yang akan menghentikan bantuan ke Keraton sampai konflik Keraton benar-benar mereda.

Sentana dalem yang dikenal dengan sebutan putri mbalela ini mengingatkan bahwa antara pemerintah Republik Indonesia (RI) dengan Raja Keraton PB XII pernah terjadi kontrak politik di awal kemerdekaan bangsa ini. Dalam perjanjian itu, kata Moeng, pemerintah menyatakan sanggup untuk memenuhi segala kebutuhan Keraton. Namun kenyataanya, tegas Moeng, pemerintah sekarang justru mengingkari kontrak politik itu.

“Kula sampun mangkel saestu. Kalau nggak dibantu, Pakasa siap kerja nggak digaji,” pekik Moeng yang disambut tepuk tangan Pakasa.

Pemerintah, sambung Moeng, mestinya datang langsung ke dalam Keraton dan menemui para sentana jika menginginkan rekonsilasi Keraton. Selain itu, kebijakan Gubernur Jawa Tengah, Bibit Waluyo yang menahan bantuan Keraton, kata Moeng, adalah bentuk sikap arogan dan tak menghormati intitusi Keraton.

“Beraninya ngeret-ngeret Sinuhun. Sinuhun itu tak bisa apa-apa. Nggak bisa baca, nggak bisa nulis, kok didekte suruh tandatangan,” paparnya.

Dengan berapi-api, Moeng juga menyebut orang-orang di sekeling Sinuhun Hangabehi saat ini adalah para sengkuni. Mereka, kata Moeng, sengaja memanfaatkan ketidakberdayaan Hangabehi untuk meneken pernyatan rekonsilasi. Tak hanya itu, Moeng juga menuding pemerintah telah meneror rakyatnya dengan cara akan mengadili orang-orang Keraton. “Ini namanya, pemerintah telah menginjak-injak harga diri Keraton. Mestinya, mereka yang bikin onar itu yang diadili,” tegasnya.

Kehadiran ratusan Pakasa di-Soloraya dan Jogja tersebut untuk menyatakan sikap atas kondisi Keraton akhir-akhir ini yang kian mencemaskan. Mereka ditemui puta-puti PB XII, antara lain KGPH Puger, Gusti Moeng, Gusti Galuh, Gusti Ndari, serta Putri tertua PB XII, Gusti Timoer. Satu persatu perwakilan Pakasa lantas berorasi dan membacakan sikap untuk mendukung keberadaan Lembaga Dewan. Selain itu, mereka juga meminta PB XIII Hangabehi untuk segera kembali ke Keraton tanpa membawa Tejdowulan. “Kami menolak pemerintah campur tangan urusan Keraton,” pekik salah satu Pakasa. Aries Susanto/ JIBI/SOLOPOS