Menaker Sebut Upah Buruh Terlalu Tinggi, DPRD Solo: Upah yang Mana?

Solopos.com, SOLO — Legislator DPRD Solo mengkritik pernyataan Menteri Ketenagakerjaan atau Menaker, Ida Fauziyah, yang menyebut upah minimum buruh di Indonesia terlalu tinggi sehingga sulit dijangkau kalangan pengusaha. Pernyataan Menaker merujuk hasil pengukuran suatu metode yang disebut dengan istilah Kaitz Indeks.

“Kan [besaran upah minimum] variatif dari Rp1.750.000 hingga Rp4.500.000. Lah yang terlalu tinggi yang mana? Kalau upah buruh standar pemerintah saya rasa masih terlalu rendah,” ungkap Ketua Komisi IV DPRD Solo, Putut Gunawan, saat diwawacarai Solopos.com, Kamis (18/11/2021).

Promosi Lebaran Zaman Now, Saatnya Bagi-bagi THR Emas dari Pegadaian

Politikus PDIP itu berpendapat seperti itu lantaran melihat para buruh yang harus menanggung biaya hidup sekaligus biaya perumahan. “Lain halnya kalau perumahan untuk buruh disubsidi pemerintah. Kalau sekarang upah buruh masih rendah,” urainya.

Baca Juga: Menyusuri Jalan Alternatif Hindari Jl DI Pandjaitan Solo, Macet?

Putut menilai Menaker tidak ingin para buruh hidup sejahtera ketika menyebut upah minimum di Indonesia terlalu tinggi. Politikus yang pernah menjadi wartawan itu juga menilai pernyataan Menaker berpihak ke investor.

“Pandangan Bu Menteri terlalu berpihak kepada investor. Tanpa memperhitungkan kebutuhan kesejahteraan kaum buruh. Menurut saya upah buruh masih terlalu rendah karena tak ada variabel biaya rekreasi keluarga,” katanya.

Kebutuhan Hidup Layak

Putut berpendapat variabel itu layak masuk dalam penghitungan kebutuhan hidup layak buruh maupun upah minimum buruh. Sebab rekreasi keluarga merupakan salah satu kebutuhan sebuah keluarga kurun waktu tertentu.

Baca Juga: Jl DI Pandjaitan Solo Tutup, Perhatikan Titik-Titik Rawan Kemacetan Ini

Pendapat senada disampaikan anggota Komisi IV DPRD Solo yang juga Ketua Fraksi PKS DPRD Solo, Asih Sunjoto Putro. Menurut Asih, upah buruh selama ini masih terbilang wajar. Bahkan dalam beberapa hal justru masih kurang.

“Upah minimum komponennya banyak dan sudah melalui pembahasan luar biasa. Saya pribadi melihat upah minimum wajar. Kalau lihat di Solo sekarang Rp2 juta itu malah kurang kalau melihat komponen kebutuhan,” tuturnya.

Asih menyatakan tidak sependapat dengan pernyataan Menaker Ida Fauziyah. Ia juga ingin pembahasan UMK Solo 2022 bisa berakhir dengan angka yang diterima kedua pihak. Jangan sampai buruh dikorbankan.