Magdalena Naviriana Putri / Kaled Hasby Ashshidiqy | SOLOPOS.com
SOLOPOS.COM - Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto saat melakukan kunjungan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo pada Kamis (9/3/2023). (Solopos.com/Magdalena Naviriana Putri)
Solopos.com, SUKOHARJO — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendorong Pemerintah Kabupaten Sukoharjo turut terlibat dalam menyelesaikan sertifikasi tanah. Hal itu disampaikan Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto, saat mengunjungi ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo pada Kamis (9/3/2023).
Dalam kunjungan tersebut Hadi mengatakan sertifikasi tanah di Sukoharjo berjalan baik. Namun capaiannya baru 60%-70%. Dia meminta keterlibatan Pemkab untuk bisa menghibahkan anggarannya dalam menyelesaikan pemetaan sertifikat tanah di wilayah Sukoharjo.
Sebab menurut Hadi jika bantuan dari pemerintah daerah berjalan, maka pada 2024 ditargetkan seluruh sertifikasi tanah yang telah dipetakan bisa tercapai 100%. “Kalau ada bantuan dari Pemkab Sukoharjo pada 2024 sudah bisa 100%. Itu yang kami harapkan, kalau sudah bersertifikat semua maka kami pastikan pendapatan asli daerah [PAD] akan naik. Pasti itu naik, saat ini saja kami dengar PAD-nya sudah naik,” jelas Hadi.
Dia juga memastikan keempat layanan elektronik di Kantor Pertanahan Sukoharjo telah berjalan dengan baik. Di antaranya Hak Tanggungan Elektronik (HT-El), pengecekan sertifikat tanah, layanan Zona Nilai Tanah (ZNT), serta pembuatan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT).
Dia mengatakan keempat layanan elektronik yang sudah berjalan tersebut dapat mengambil alih 40% layanan. Hal itu dapat mempengaruhi anggaran hak tanggungan maupun roya. Karena pelayanan tersebut terbebas dari blangko-blangko yang tentunya dapat memangkas anggaran.
Sementara itu, Kepala Kantor ATR/BPN Sukoharjo, Muhammad Fadhil, mengatakan pihaknya sedang memvalidasi kesiapan penerapan data elektronik. Pemetaan dan pemutakhiran semua produk sertifikat tanah baru berjalan sebesar 64%. Pemetaan sertifikat tanah dilakukan menggunakan pesawat drone.
“Kami perlu bantuan dana dari Pemkab untuk digitalisasi tersebut. Di samping itu nanti hasil dari Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terintegrasi, yakni sertifikat yang sudah lama telah dipetakan dalam kecematan dan desa yang lengkap itu, bisa diintegrasikan dengan peta nilai jual objek pajak (NJOP) dan persil desa,” terang Fadhil.
Sehingga, dengan digitalisasi tersebut setiap peralihan hak NJOP bisa langsung terintegrasi datanya. Maka capaian PAD daerah bisa lebih tinggi. Menurutnya saat ini masih banyak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang belum sesuai nilainya. Misalnya rumah yang sudah dibangun megah ternyata masih tercatat sebagai tanah kosong karena belum dipetakan dan diperbarui.
Sementara itu, terkait pelayanan pensertifikatan tanah akhir pekan dari kunjungan tersebut menurutnya telah berjalan baik. “Tadi sudah dicek kami membuka layanan pada akhir pekan sejak pukul 08.00-12.00 WIB. Layanan kami sudah berjalan dengan baik. Kami juga memiliki layanan satu-satunya dari daerah lain yakni one day service. Ini memang layanan khas Kantor Pertanahan Sukoharjo,” ujarnya.
Dia mengatakan layanan one day service atau layanan sehari jadi tersebut diberlakukan setiap Selasa dan Kamis. Layanan tersebut meliputi pengecekan, hak tanggungan, roya, peralihan hak jual-beli, hibah, warisan, dan perubahan hak.
Layanan tersebut bentuk apresiasi kepada masyarakat yang sudah mengurus sendiri dengan syarat sudah ada pemetaan sertifikat tanah. Serta pengajuan layanan diakukan sendiri oleh pemohon untuk menghindari praktek percaloan yang tidak sehat.