Solopos.com, SUKOHARJO – Partai Golkar harus berkoalisi untuk bisa mengusung calon bupati dan calon wakil bupati di Pilkada Sukoharjo nanti karena hanya dapat enam kursi di Pemilu 2024. Saat ini DPD II Partai Golkar Sukoharjo masih menunggu petunjuk teknis soal penentuan cabup-cawabup dari DPP.
Di dua pilkada terakhir di Sukoharjo, Partai Golkar selalu berdampingan dengan PDIP dalam mengusung pasangan calon. Pada Pilkada 2015, Partai Golkar mengusung duet Wardoyo Wijaya-Purwadi sebagai cabup-cawabup. Meski kala itu, posisi Partai Golkar bukan partai pengusung melainkan hanya partai pendukung.
Promosi Lebaran Zaman Now, Saatnya Bagi-bagi THR Emas dari Pegadaian
Lima tahun kemudian tepatnya saat hajatan politik terbesar di Sukoharjo pada 2020, Partai Golkar kembali berkoalisi dengan PDIP dan mengusung pasangan Etik Suryani-Agus Santosa. Pada 2024, posisi Partai Golkar Sukoharjo harus berseberangan dengan PDIP dalam pemilihan presiden (Pilpres). Partai berlambang pohon beringin itu menjadi anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mengusung pasangan calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres) terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Sekretaris DPD II Partai Golkar Sukoharjo, Jaka Wuryanta, masih menunggu juknis dari struktural DPP Partai Golkar terkait mekanisme penentuan pasangan calon dalam pilkada. Juknis itu menjadi pedoman Partai Golkar Sukoharjo dalam menghadapi Pilkada Sukoharjo.
“Sampai hari ini, kami belum menerima juknis dari DPP Partai Golkar. Mungkin, bisa jadi setelah Lebaran. Seperti apa nantinya, kami tunggu,” kata dia, Senin (1/4/2024).
Menurut Jaka, mekanisme internal partai dalam penentuan pasangan calon tak selalu sama di setiap pilkada. Misalnya, Partai Golkar pernah menggelar konvensi untuk menentukan calon bupati. Mekanisme ini dianggap efektif untuk menghindari konflik internal partai.
Mantan Wakil Ketua DPRD Sukoharjo ini menyampaikan mekanisme lainnya berupa penjaringan bakal cabup-cawabup. “Rekomendasi pasangan calon tetap mutlak di tangan DPP Partai Golkar. Sebagai pengurus di daerah, kami hanya mengusulkan ke DPP. Nanti, rekomendasi pasangan calon merupakan wewenang DPP Partai Golkar,” ujar Jaka.
Ditanya soal komunikasi politik dengan parpol lain, Jaka menambahkan komunikasi politik bakal digencarkan setelah Lebaran sembari menunggu penetapan calon legislatif (caleg) terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sukoharjo. Konstelasi politik masih dinamis dan bisa berubah sewaktu-waktu.
Ketua DPD II Partai Golkar Sukoharjo, Sardjono, belum bisa memastikan apakah akan mempermanenkan KIM hingga di tingkat daerah, khususnya untuk Pilkada. Namun yang pasti, Partai Golkar terus menjalin komunikasi dengan parpol lain sekaligus menyerap aspirasi para kader dari tataran paling bawah.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
