Mobdin Lebaran dinilai kebijakan politis tak etis

Klaten (Espos)--Peluang incumbent dalam memanfaatkan sejumlah kebijakan syarat politis kembali disorot.

Koordinator Aliansi Rakyat Anti Korupsi (ARAK) Klaten Abdul Muslih menegaskan bahwa pemakaian mobil dinas (Mobdin) untuk Lebaran para pejabat dinilai salah satu bentuk kebijakan syarat politis yang tak etis.

Promosi Pegadaian Buka Lowongan Pekerjaan Khusus IT, Cek Kualifikasinya

“Secara aturan saja, (Mobdin untuk Lebaran pejabat-red) itu sudah tak etis. Apalagi bertepatan dengan masa kampanye Pilkada,” tegas Muslih kepada Espos di ruang kerjanya, Senin (30/8).

Fungsi utama Mobdin, kata Muslih, adalah untuk menunjang tugas-tugas pemerintahan para pejabat. Namun, ketika mobil milik negara itu dipakai untuk keperluan Lebaran yang di luar tugas pemerintahan, maka hal itu sudah lepas dari tujuan utamanya.

“Mobdin itu semestinya diparkir di Pemkab jika dalam masa libur. Kalau ada kebijakan yang membolehkan dipakai, berarti itu tak benar. Apalagi kini menjelang Pilkada, maka sangat bermuatan politis,” paparnya.

Langkah pemarkiran Mobdin saat Lebaran, menurut Muslih selaras dengan aturan bahwa PNS harus netral dalam Pilkada.

Sebab, dengan adanya kebijakan mempersilakan Mobdin untuk Lebaran pejabat maka, diakui Muslih, hal itu tak bisa dipungkiri merupakan bagian untuk menarik simpatik para PNS.

asa