SOLOPOS.COM - KEMBALIKAN MOBIL -- Ketua Komisi IV DPRD Boyolali, Miuh Basuni, yang juga anggota Fraksi PKS, mengembalikan kunci kontak mobil dinas Suzuki APV kepada staf Bagian Rumah Tangga DPRD, Senin (6/2/2012). (JIBI/SOLOPOS/Farida Trisnaningtyas)

BOYOLALI – Ketua Komisi IV DPRD Boyolali, Muh Basuni mengembalikan mobil dinas yang selama ini dipakai untuk operasional sebagai ketua komisi. Pengembalian ini dilakuka di gedung DPRD Boyolali pada Senin (6/2/2012).

KEMBALIKAN MOBIL -- Ketua Komisi IV DPRD Boyolali, Muh Basuni, yang juga anggota Fraksi PKS, mengembalikan kunci kontak mobil dinas Suzuki APV kepada staf Sub Bagian Rumah Tangga DPRD, Senin (6/2/2012). (JIBI/SOLOPOS/Farida Trisnaningtyas)

Promosi Strategi Telkom Jaga Jaringan Demi Layanan Telekomunikasi Prima

Hal ini dilakukan menyusul adanya instruksi dari DPD PKS Kabupaten Boyolali untuk menarik seluruh anggota Fraksi PKS dari struktur pimpinan alat kelengkapan (Alkap) DPRD Boyolali. “Ini sesuai instruksi DPD PKS yang memutuskan menarik anggota fraksi dari unsur kepemimpinan Alkap. Oleh karena itu, segala fasilitas yang menyertainya juga harus dikembalikan. Dalam hal ini pengembalian Mobdin,” papar Ketua Komisi IV DPRD Boyolali sekaligus Ketua FPKS, Muh Basuni kepada wartawan.

Mobil dinas merek Suzuki APV bernomor polisi AD 9502 QD diserahkan langsung oleh Ketua FPKS ini melalui Kasubag Rumah Tangga DPRD Kabupaten Boyolali, Sri Martutiningsih. Penyerahan itu dilengkapi dengan surat dan kunci kontaknya.
Menurutnya, penarikan diri dari unsur pimpinan Alkap ini sebagai langkah untuk meningkatkan kinerja sebagai anggota dewan. Hal ini dilakukan untuk lebih bersikap kritis dan menjalankan fungsinya sebagai pengawas pemerintahan.

Dijelaskan, DPD PKS Boyolali menyatakan memutuskan untuk menarik seluruh anggota Fraksi PKS dari struktur pimpinan Alkap. Pasalnya, DPD PKS menganggap tidak maksimalnya peran anggota PKS dalam pimpinan dewan. Bahka, kinerja DPRD Boyolali cenderung menurun. “Kami akan tetap konsisten menjalankan peran sebagai anggota dewan. Kami akan tetap kritis membela kepentingan rakyat karena kami bisa lebih leluasa lagi berekspresi setelah tidak menjabat pimpinan komisi,” terangnya.

Diakui, posisinya sebagai pimpinan komisi tidak bisa maksimal sebagaimana diharapkan partai. Padahal sebagai kepanjangan tangan partai dirinya dituntut harus mampu mengemban seluruh amanah yang diberikan. Dicontohkan, pihaknya kesulitan mengakses birokrasi. Bahkan, atas nama komisi untuk mendapatkan data sulit serta harus melalui birokrasi yang berbelit-belit.

Seluruh anggota FPKS yang berjumlah 4 orang bakal berstatus sebagai anggota dalam Alkap. Anggota FPKS lain, Sekretaris Fraksi PKS Slamet Widodo menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi II. Basuni dan Slamet juga tercatat sebagai anggota Badan Musyawarah (Banmus). Sedangkan Res Hadi Jatmoko dan Tugiman sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar). Selain itu, Tugiman juga masuk sebagai anggota dalam Badan Legislasi (Baleg).

JIBI/SOLOPOS/Farida Trisnaningtyas

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya