Redaksi Solopos.com / R. Bambang Aris Sasangka | SOLOPOS.com
SOLOPOS.COM - Anding Sukiman (JIBI/SOLOPOS/Trianto Hery Suryono)
Mobil dinas Pemkab Wonogiri terlihat di garasi dinas beberapa waktu lalu. Rencana pengadaan mobil dinas baru ditolak oleh paguyuban kepala desa yang menilai pengadaan kendaraan operasional berupa sepeda motor lebih mendesak. (JIBI/SOLOPOS/Trianto Hery Suryono)
Sikap PPP itu mendukung sikap Paguyuban Kades se-Kecamatan Wuryantoro. PPP juga telah menyiapkan sanksi bagi dua anggota Dewannya jika tak melaksanakan instruksi tersebut. “PPP mendukung sepenuhnya sikap Paguyuban Kades se-kecamatan Wuryantoro yang menolak anggaran mobnas senilai Rp3 mliar. Kami juga mendukung usulan pengadaan motor untuk menunjang operasional tugas kepala desa dalam pelayanan masyarakat,” tegas Anding kepada Solopos.com.
Ditambahkannya, di era keterbukaan tidaklah pantas jika ada yang mengabaikan aspirasi rakyat. Menurutna, medan tugas pada kades di Wonogiri sangat berat dan bekerja tidak terbatas pada jam kerja. “Jadi aspirasi para kades ini harus ditindaklanjuti kader PPP di DPRD Wonogiri. Anggota Dewan asal PPP meski mengindahkan instruksi itu jika tidak sanksi sudah siap menunggu.”
Dijelaskan oleh Anding, anggota DPRD adalah alat partai untuk mencapai sikap politik. “Dua anggota Dewan asal PPP harus berani bersuara di setiap tingkatan rapat. Baik di komisi anggaran, badan anggaran maupun paripurna. Apalagi Bupati sudah memberikan isyarat bahwa pembelian mobnas bisa ditunda.”
Lebih lanjut dikatakannya, daerah lain sudah menerapkan peminjaman mobil untuk operasional dinas. “Salah satu pertimbangan jika rental adalah ngirit dana. Daerah lain sudah menerapkan tetapi kenapa Wonogiri justru akan membeli lagi. Pembelian motor bagi kades akan pas karena realitasnya kondisi motor para kades sudah parah.”
Sementara itu, satu dari dua anggota DPRD Wonogiri asal PPP, Dangi Darmanto menegaskan, secara pribadi dirinya menolak penganggaran pembelian mobil dinas. Dia juga bersedia walk out jika aspirasi rakyat yang memilihnya ditolak. Wakil rakyat asal Kismantoro ini mengaku heran karena selalu diserang anggota Dewan yang lain jika mengusulkan penolakan pembelian Mobdin. “Mobdin sekarang masih layak pakai. Apalagi penganggaran belum final sehingga bisa di-drop. Secara pribadi tak setuju . Justru motor kades yang layak diganti.”Seperti diberitakan sebelumnya, Paguyuban Kepala Desa (Kades) se-Kecamatan Wuryantoro menolak pengadaan mobnas yang kini masih dibahas anggota DPRD Wonogiri. Paguyuban menilai jika anggota Dewan dan eksekutif menyetujui pembelian mobnas maka lebih mementingkan diri sendiri dibanding derita masyarakat.
Paguyuban kades mendukung pengadaan kendaraan dinas apabila menyentuh kepentingan rakyat. Seperti mobil ambulans untuk PMI, SAR, motor kades ataupun lembaga sosial yang bersentuhan langsung dengan rakyat. Pernyataan itu disampaikan Kepala Desa Mojopuro, Kecamatan Wuryantoro, Parmin dan diiyakan oleh para kepala desa dan kepala kelurahan yang berkumpul di Mapolsek Wuryantoro.
“Umur motor kades sudah 10 tahun. Kondisinya sudah cukup parah karena geografis desa/kelurahan di Wonogiri lebih banyak pegunungan. Semua kades malu jika diminta berkoodinasi ke kabupaten karena ada yang mogok di tengah perjalanan,” ujarnya.
