SOLOPOS.COM - Ilustrasi (Dok/JIBI/Solopos)
Solopos.com, SOLO--Wakil Ketua DPRD Solo, Supriyanto, meyakini kebijakan pemerintah pusat terkait peredaran mobil murah tak bakal berpengaruh banyak terhadap kemacetan di Kota Bengawan. Lantaran hal itu, pihaknya tak sependapat jika kebijakan pemerintah tersebut bakal menyebabkan Solo semakin macet.
“Saya rasa dampak kebijakan mobil murah tidak besar. Sebelum ada kebijakan itu, pembelian kendaraan sudah luar biasa. Jadi, ya penyebab kemacetan lalu lintas di Solo bukan mobil murah. Jangan hanya faktor politis sehingga menolak kebijakan pemerintah pusat itu,” ungkapnya saat ditemui wartawan di DPRD Solo, Senin (23/9/2013).
Supriyanto meminta Wali Kota Solo, F.X. Hadi Rudyatmo (Rudy), tak berlebihan menanggapi kebijakan mobil murah. Pihaknya menyarankan agar Wali Kota lebih memikirkan manajemen lalu lintas Kota Bengawan ke depan. “Ini menjadi tantangan ke depan kepada pimpinan daerah hingga pusat untuk menyiasati kemacetan melalui rekayasa lalu lintas modern,” katanya.
Disinggung kebijakan mobil murah itu tak berpihak pada produk karya anak negeri yakni mobil Esemka, Supriyanto menyebut selama ini Esemka belum layak diproduksi massal. “Dokumen legalitas Esemka diproduksi massal masih jauh. Selama ini Esemka kan produk praktik para siswa SMK. Jadi, kebijakan mobil murah jangan disalahkan karena memang Esemka belum siap diproduksi massal,” terang dia.
Sementara itu, Ketua DPRD Solo, Y.F. Sukasno, menyebut kebijakan peredaran mobil murah tak berpihak kepada semangat kreativitas anak bangsa. Alih-alih memikirkan izin Esemka agar bisa diproduksi massal, Sukasno menuturkan pemerintah justru lebih memudahkan izin mobil-mobil murah beredar.
“Ngapain memunculkan kebijakan semacam itu. Semestinya, produk anak bangsa lebih di suport. Kalau mau mengeluarkan kebijakan murah lebih baik ke yang lain, seperi memurahkan harga bawang,” ungkapnya.
Dia menuturkan selama ini Esemka terkendala administrasi untuk diproduksi massal meski melalui serangkaian tes Esemka sudah dinyatakan lulus uji. “Semestinya kementerian memberikan kemudahan. Kapan pemerintah berpihak pada produk sendiri?” urainya.
Lebih lanjut, Sukasno menilai kebijakan mobil murah tak selaras dengan kondisi arus lalu lintas di wilayah perkotaan yang semakin padat. “Semua kota mengeluhkan kemacetan. Semestinya, pemerintah berorientasi mewujudkan transportasi massal,” katanya.