MODA TRANSPORTASI DAERAH : Trayek Angkutan Aglomerasi Diharapkan "Tak Ganggu" Angkutan Lokal

Solopos.com, BOYOLALI–Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali mendukung rencana Provinsi Jateng untuk mengadakan angkutan aglomerasi yang berpusat di wilayah Soloraya. Namun diharapkan keberadaan angkutan tersebut nantinya tidak menimbulkan tumbukan trayek angkutan lokal, khususnya untuk angkutan pedesaan (angkudes).

Demikian dikemukakan kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Dishubkominfo) Boyolali, Bony Facio Bandung, didampingi kepala bidang (kabid) Lalu Lintas dan Angkutan, Sigit Harimulyo, ketika dimintai tanggapan seputar rencana pengadaan angkutan aglomerasi tersebut, Jumat (9/5/2014).

Promosi Jaga Jaringan, Telkom Punya Squad Khusus dan Tools Jenius

Sigit menjelaskan rencana itu telah diwacanakan sebelumnya oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng, melalui Dishubkominfo Jateng, sejak tahun lalu. Namun untuk realisasinya, katanya, hingga kini belum ada sosialisasi lebih lanjut dari provinsi.

Disinggung kesiapan Kabupaten Boyolali terkait rencana itu, Sigit menyatakan selama ini menjalin komunikasi dan koordinasi antar-Dishubkominfo di wilayah Soloraya, khususnya Solo. Sebab terkait rencana pengadaan angkutan aglomerasi, pernah diwacanakan akan dikelola oleh Dishubkominfo Solo namun secara permasif aturan dan kewenangan terkait angkutan aglomerasi tersebut tetap berada di tangan Pemprov Jateng.

Sementara untuk koordinasi ke dalam, Sigit mengatakan sejauh ini pihaknya pernah mensosialisasikan kepada kalangan pengusaha angkutan di Kota Susu.

“Kami pernah mensosialisasikan wacana itu kepada para pengusaha angkutan lokal [Boyolali],” kata Sigit.

Belum lama ini, pihaknya juga melakukan sosialisasi kepada pengusaha angkutan tentang kondisi angkutan, juga rencana perluasan wilayah, termasuk di antaranya angkudes. Jika pengadaan angkutan aglomerasi direalisasikan, pihaknya tidak menampik bisa memunculkan tumbukan trayek dengan trayek angkutan lokal. Namun demikian, pihaknya tidak berharap itu menjadi persoalan.

Sehingga diharapkan ada koordinasi dan komunikasi yang jelas antara Pemprov Jateng, dengan pemkab atau pemkot di jalur trayek angkutan aglomerasi tersebut, termasuk juga melibatkan kalangan pengusaha angkutan lokal di masing-masing daerah.

“Ya harapannya, untuk trayek lokal sedapat mungkin tetap dapat menjadi hak angkutan lokal, khususnya angkudes. Sedangkan untuk trayek angkutan aglomerasi, di luar itu,” tandasnya.