MORATORIUM PNS : Pemkab Boyolali Menerima dengan Syarat

Solopos.com, BOYOLALI—Kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memoratorium penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) selama lima tahun, mendapat tantangan dari daerah. Salah satunya dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali yang menerima kebijakan tersebut namun masih membutuhkan waktu penyesuaian.

Kepala Badan Kepegawaian daerah (BKD) Boyolali, Karsino, mengatakan masih perlu dilakukan pemerataan pegawai antara wilayah perkotaaan dan terpencil terlebih dahulu sebelum kebijakan monatorium diputuskan. Menurut Karsino, setiap daerah membutuhkan waktu untuk melakukan mutasi pegawai.

Promosi Beli Emas Bonus Mobil, Pegadaian Serahkan Reward Mobil Brio untuk Nasabah Loyal

“Monatorium berarti PNS baru yang diterima sama dengan PNS yang pensiun kan? Tidak ada lagi penerimaan pegawai? Ya, kalau memang ada kebijakan dari Pak Jokowi, kami loyal-loyal saja. Hanya persoalannya, kita juga harus real di lapangan. Selama ini kita melihat, masih perlu ada pemetaan [pegawai] sesuai kebutuhan per daerah,” kata Karsino saat dijumpai Solopos.com di ruang kerjanya, Rabu (29/10/2014).

Karsino mengatakan untuk wilayah Boyolali  berdasarkan data yang dimiliki BKD, mengalami kekurangan pegawai pada formasi di bidang pendidikan yakni untuk tenaga pendidik dan bidang kesehatan untuk tenaga medis. Apalagi jumlah pegawai di Boyolali, lanjut Karsino, baru mengalami penambahan pada tahun depan setelah cukup lama tidak membuka lowongan CPNS.

“Monatorium sepakat? Iya. Benar bisa efisien dan efektif. Artinya, miskin orang tapi kaya dengan kerja. Namun, di lapangan real di bidang pendidkan dan kesehatan Boyolali masih kurang. Kalau [pegawai di bidang atau SKPD] yang lain kami maksimalkan yang ada bisa,” ujar Karsino.

Bidang Pendidikan

Karsino menambahkan pegawai di bidang pendidikan di Kota Susu yang paling terasa kurang untuk penyediaan tenaga pendidik atau guru di tingkat sekolah dasar (SD). Sedangkan pegawai di bidang kesehatan kekurangan untuk tenaga medis di setiap puskesmas, bahkan rumah sakit daerah yang ada. Padahal apabila jumlah tenaga atau mencukupi, lanjut Karsino, bisa mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.

“Di guru-guru SD paling banyak kekurangan. Jumlahnya, lebih dari seratusan. Jadi kondisi saat ini pengampuan para murid-murid harus kerja keras, tidak boleh ada pembiaran pokoknya. Maka para guru saat ini bisa mengampu lebih dari satu sekolah atau di luar kewenangan dan kewajiban mereka. Begitu juga bidang kesehatan, puskesmas-puskesmas juga lebih merasa kekurangan tenaga medis,” terang dia.

Penerimaan CPNS di Boyolali pada tahun ini, lanjut Karsino, untuk bidang pendidikan hanya 28 formasi. Sedangkan, bidang kesehatan, khusunya dokter hanya enam lowongan. Jumlah tersebut menurut dia, belum bisa mencukupi kebutuhan pegawai di Kota Susu. (Irawan Sapto Adhi)