MTI Desak Pemerintah Subsidi Prameks

Kereta api (KA) Prambanan Ekspres (Prameks) melintas di Stasiun Purwosari Solo, Senin (12/3/2012). (Dwi Prasetya/JIBI/SOLOPOS)

SOLO–Masyarakat Transportasi Indonesia mendesak pemerintah agar memberi subsidi transportasi kereta api (KA) Prambanan Ekspres (Prameks).

Promosi Pegadaian Buka Lowongan Pekerjaan Khusus IT, Cek Kualifikasinya

Sebab, jika pemerintah tak menyubsidi kereta komuter tersebut, nasib kereta yang sudah melekat di hati warga Solo-Jogja tersebut bakal segera kukut.  “Pramek jelas akan memilih mengangkut barang ketimbang penumpang. Sebab, itu jauh lebih menguntungkan,” kata Pengurus Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno melalui rilis yang diterima Solopos.com, Minggu (29/7/2012).

Pengajar Jurusan Teknik Sipil Universitas Katholik (Unika) Soegijapranata Semarang ini menjelaskan, PT KA adalah badan usaha milik negara (BUMN) yang berbentuk perseroan. Konsekuensinya, BUMN tersebut dituntut mampu memberi keuntungan kepada negara. Sehingga, jika KA Prameks dituntut tetap mampu memberikan pelayanan murah dan nyaman, sudah semestinya pemerintah memberikan subsidi.

“Ini hanya persoalan cara pandang saja. Negara itu ingin kereta sebagai pelayan perjalanan masyarakat bertarif murah atau sebagai sumber pendapatan yang menguntungkan negara. Itu saja,” kata Djoko.

Mengacu kereta di Jepang, jelasnya, operator kereta barang dan kereta penumpang adalah terpisah. Hal ini membuat masing-masing operator kereta dapat berkonsentrasi penuh di bidangnya masing-masing.Sementara di Indonesia, PT KA merangkap mengoperasikan kereta penumpang dan kereta barang. “Jelas dalam hal bisnis, kereta barang lebih menguntungkan ketimbang kereta penumpang,” terangnya.

Atas dasar inilah, kata Djoko, wajar jika kemudian PT KA memesan sejumlah lokomotif kereta datar dan kereta barang. Sebab, lokomotif tersebut jelas akan mampu mencari kentungan dari usaha kereta barang. “Padahal, masyarakat sering menilai, jika penumpang kereta banyak, untungnya juga banyak. Ini anggapan yang keliru,” terangnya.

Alasannya, PT KA masih harus menanggung beban perawatan prasarana kereta api, seperti jalan rel (track), sinyal, listrik, perlintasan sebidang, telekomunikasi serta stasiun secara mandiri. Ini berbeda dengan beban transportasi lainnya, seperti tranportasi umum, pesawat, maupun perahu di mana semua prasarana tinggal memakai dan sudah ada yang memelihara.

“Setiap tahun saja, PT KA harus mengeluarkan dana sekitar Rp1,2 triliun untuk memelihara 4.000-an kilometer jalan rel. Bandingkan dengan jalan pantura sepanjang sekitar 1.000 kilometer memerlukan biaya perawatan setiap tahun rata-rata Rp 1,2 triliun,”
tegasnya.