SOLOPOS.COM - Muhammad Rohani (tengah), berfoto dengan jajaran komisioner KPU Boyolali dan KPU Provinsi Jawa Tengah, setelah dilantik menjadi PAW Anggota KPU Boyolali, di Kantor KPU Boyolali, Jumat (17/9/2021). (Istimewa)
Solopos.com, BOYOLALI— Anggota KPU Boyolali Pengganti Antar Waktu (PAW), Muhammad Rohani, dilantik secara virtual, pada Jumat (17/9/2021).
Muhammad Rohani menggantikan Muh. Abdullah yang sebelumnya mendapat sanksi pemberhentian dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Ketua KPU Boyolali, Ali Fahrudin, mengatakan pelantikan dilakukan Ketua KPU Pusat, Ilham Saputra, secara virtual.
“Hari ini tadi [Jumat] sudah dilakukan pelantikan secara daring. Kami [KPU Boyolali] bersama dengan dua [KPU] daerah lain. Jadi ada tiga kabupaten/kota yang menggelar pelantikan secara daring,” kata dia kepada Solopos.com, Jumat (17/9/2021).
“Hari ini tadi [Jumat] sudah dilakukan pelantikan secara daring. Kami [KPU Boyolali] bersama dengan dua [KPU] daerah lain. Jadi ada tiga kabupaten/kota yang menggelar pelantikan secara daring,” kata dia kepada Solopos.com, Jumat (17/9/2021).
Dia menyebutkan hari itu ada tiga daerah yang menggelar pelantikan PAW.
Di antaranya adalah KPU Boyolali, KPU Kabupaten Lingga, Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Oku Timur, Provinsi Kepulauan Riau.
Dengan begitu maka pada hari tersebut Muhammad Rohani sudah resmi menggantikan anggota KPU sebelumnya yang mendapatkan sanksi akibat kasus indisipliner.
“Untuk periodenya 2018-2023,” lanjut dia.
Ali menjelaskan proses PAW dilakukan dengan melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak yang dulu mengikuti seleksi, yang nomor urutnya setelah anggota KPU yang sebelumnya terpilih, Abdullah.
“Untuk proses PAW dilakukan klarifikasi pada nomor urut berikutnya. Dulu nomor urut berikutnya atas nama Joko. Namun saat proses klarifikasi melalui KPU provinsi, yang bersangkutan menyampaikan tidak bersedia. Kemudian dilanjutkan nomor urut berikutnya yakni Muhammad Rohani,” jelas dia.
Pada acara pelantikan yang digelar di Kantor KPU Boyolali tersebut, selain dihadiri seluruh komisioner KPu Boyolali, juga dihadiri Ketua dan anggota KPU Provinsi.
Diketahui pada Rabu (28/4/2021) lalu DKPP menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada anggota KPU Kabupaten Boyolali, Muh. Abdullah, yang dinilai telah melanggar kode etik setelah terlibat perkara kesusilaan.
Sanksi tersebut dibacakan dalam sidang pembacaan putusan DKPP di Ruang Sidang DKPP, Gedung DKPP, Jakarta, pukul 09.30 WIB.