SOLOPOS.COM - Tangkapan layar Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir dalam konferensi pers Jelang Muktamar ke-48 di Kantor PP Muhammadiyah di Jogja, Rabu (16/11/2022). (Solopos.com/Magdalena Naviriana Putri).
Solopos.com, SUKOHARJO — Muhammadiyah–Aisyiyah menilai Pemilihan Umum pada 2024 bukan hanya kontestasi politik tetapi juga bagian dari transformasi kebangsaan atau perubahan bangsa.
Hal itu disampaikan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir dalam konferensi pers Jelang Muktamar ke-48 di Kantor PP Muhammadiyah di Jogja, Rabu (16/11/2022).
“Poin penting konsep kepemimpinan adalah kepemimpinan Indonesia, kepemimpinan tranformasional dan bersifat nilai. Soal siapa pun yang akan terpilih dan melakukan negosiasi itu wajar. Tetapi setelah jadi legislatif maupun eksekutif semua harus netral,” terang Haedar dalam siaran pers yang diikuti Solopos.com melalui Zoom Meeting.
Haedar mengatakan reformasi kebangsaan ini sudah cukup dua dekade dengan banyak percobaan. Ke depan siapa pun pemimpin terpilih dari partai mana pun harus benar-benar menjadi pemimpin Indonesia.
Haedar mengatakan reformasi kebangsaan ini sudah cukup dua dekade dengan banyak percobaan. Ke depan siapa pun pemimpin terpilih dari partai mana pun harus benar-benar menjadi pemimpin Indonesia.
Dia menegaskan politisi terpilih jangan hanya mengurus golongan, sebab jika itu yang terjadi maka bagi-bagi kekuasaan akan sering terjadi. Sementara rakyat banyak tidak akan mendapat kesejahteraan.
Baca juga: SMA Pangudi Luhur St Yosef Solo juga Sediakan Ruang untuk Penggembira Muktamar
“Agar betul-betul paham bahtera Indonesia bukan hanya soal kemenangan politik tetapi nilai cita-cita kebangsaan yang diletakkan oleh pendiri bangsa,” kata Haedar.
Haedar menyebut di balik kontestasi politik, para politisi harus paham akar dan cita-cita bangsa Indonesia. Jika tidak, akan terjadi dislokasi politik ketika politisi ingin meraih kekuasaan tetapi lupa tentang pandangan hidup berkebangsaan.
Haedar mengatakan pandangan pemilu 2024 Muhammadiyah lebih mengarahkan pada sila ke-4 Pancasila, artinya demokrasi, pemilu, kontestasi politik baik menang atau kalah harus berbasis kerakyatan, kebijaksanaan, dan sistem musyawarah.
“Bukan hanya soal bagi-bagi kursi kekuasaan tetapi Indonesia mau di bawa ke mana? Karena kontrol di era demokrasi itu susah dilakukan,” Jelas Haedar.
Baca juga: Amankan Muktamar Muhammadiyah, 1.200 Kokam Disebar dari Manahan sampai Colomadu
Haedar mengatakan berbagai pernyataan apapun terkait hasil pembahasan isu strategis akan disampaikan di sidang pleno, sementara pernyataan sikap itu akan dibacakan di penutupan Muktamar.
Namun hal itu sebatas pesan pemikiran dan komitmen Muhammadiyah. Menurutnya yang tidak kalah penting adalah Muhammadiyah harus terus menyampaikan hal-hal yang benar dan positif untuk mengawal Pemilu 2024.
“Tugas kami justru lebih berat setelah Muktamar yakni kami mengawal proses Pemilu 2024 menciptakan proses pra kondisi. Dalam ikhtiar berbangsa kami tidak bisa saling memaksakan, kuncinya berdialog. Jangan sampai banyak hal tertutup dalam proses demokrasi di Indonesia ini,” terang Haedar.
Sementara itu, Sekretaris Pimpinan Pusat Aisyiyah (PP Aisyiyah), Tri Hastuti Nur Rochimah dalam kesempatan itu mengatakan Aisyah mendorong Pemilu 2024 tidak hanya perihal demokrasi prosedural tetapi substantial.
Baca juga: Aset Berlimpah, Muhammadiyah Bangun Rumah Sakit ke-120 di Kulonprogo
Pemimpin terpilih harus berbasis kenegarawanan. Selain itu mereka harus terbuka memberikan kesempatan 30% perempuan masuk dalam lembaga legislatif dan eksekutif.