Solopos.com, SOLO–Ketua Pimpinan Wilayah (PW) Muhammadiyah Jawa Tengah (Jateng), KH Tafsir, kembali menyerukan kepada segenap elemen bangsa, agar menyikapi hasil Pemilu 2024 secara dewasa.
Masyarakat tidak boleh terprovokasi atau memprovokasi elemen masyarakat lain, dengan argumentasi-argumentasi yang menyesatkan. Hal itu dia sampaikan kepada wartawan seperti dikutip dari siaran pers, Minggu (25/2/2024).
Promosi Selamat! Direktur Utama Pegadaian Raih Penghargaan Best 50 CEO 2024
“Urusan Pemilu hendaknya menjadi fokus utama bagi kontestan dan pihak berwenang, baik partai politik, pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden, beserta timnya, Komisi Pemilihan Umum [KPU], Badan Pengawas Pemilu [Bawaslu] dan Mahkamah Konstitusi [MK],” ujar dia.
Tafsir menjelaskan berapa bahayanya bila masyarakat terprovokasi. Situasi semakin memanas dan berdampak ke sendi-sendi lain kehidupan masyarakat.
Dia menegaskan pemilu memiliki prosedur dan aturan yang harus diikuti. Bila prosedur ditaati, dia meyakin Pemilu 2024 akan berjalan dengan baik dan lancar.
“Soal hasil, kita harus menerima dengan lapang dada apa pun yang terjadi. Pihak yang kalah diharapkan tidak bertindak dengan sikap yang kasar. Sementara pihak yang menang diminta untuk tidak bersikap sewenang-wenang. Semua ini adalah demi Indonesia,” kata dia.
Tafsir menjelaskan kemenangan pemilu adalah kemenangan seluruh rakyat Indonesia, bukan kelompok tertentu. Ihwal wacana penggunaan hak angket, menurut dia harus mempertimbangkan kebijaksanaan. Jangan sampai menimbulkan masalah kemudian hari.
“Kalau itu tidak menghasilkan kemaslahatan, kebaikan untuk semua, ya mending ditempuh melalui jalur lain yang lebih maslahat, tanpa mengurangi keadilan dan kejujuran hasil pemilu,” urai dia. Pernyataan senada disampaikan Ketua Umum GP Anshor, Addin Jauharudin.
Menurut dia, saat ini saatnya masyarakat rekonsiliasi. “Rekonsiliasi ini menjadi penting sekali, apalagi menjelang bulan puasa dan Lebaran. Harapannya saling maaf memaafkan, suasana menjadi teduh dan kembali menjadi saudara,” ujar dia melalui siaran pers.
Menurut dia, biarkan elite parpol mengurus sendiri gugatan hukum usai Pemilu, masyarakat harus menjalani kehidupan seperti biasanya, serta rukun dan damai.
Addin mengatakan sudah ada kanal-kanal hukum yang disediakan, bagi yang akan menggugat seperti melalui Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pusat saluran gugatan Pemilu.
“Kalau pemilu prosesnya memang melibatkan masyarakat ya, tapi pasca-pemilu ini kan lebih cenderung penyelesaian elite politik. Jadi rakyat tidak perlu dilibatkan. Saatnya rakyat melakukan rekonsiliasi,” terang dia.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
