SOLOPOS.COM - Petugas pengukuran jalan tol Solo-Jogja merampungkan pekerjaannya di Kranggan, Polanharjo, Klaten, Kamis (6/8/2020). (Solopos.com-Ponco Suseno)
Solopos.com, KLATEN - Nilai jual objek pajak atau NJOP tanah di Desa Kadirejo, Kecamatan Karanganom dinilai sangat murah, yakni Rp34.000 per meter persegi. Sesuai rencana, lahan terdampak jalan tol Solo-Jogja di Desa Kadirejo mencapai 92 bidang alias sembilan hektare.
Kepala Desa (Kades) Kadirejo, Agus Widodo, mengatakan puluhan warga di daerahnya sudah mengikuti musyawarah penetapan bentuk ganti rugi jalan tol Solo-Jogja. Kali terakhir, sebanyak 32 warga mengikuti musyawarah di Desa Jungkare, Kecamatan Karanganom, Jumat (28/5/2021).
Baca Juga: Putra Aa Gym Ungkap Alasan Beberkan Masalah Keluarga di Media Sosial
Sebagian besar warga di desanya menyetujui sekaligus mendukung pembangunan jalan tol sebagai proyek strategis nasional. "Pada dasarnya warga di sini dan pemdes mendukung proyek strategi nasional ini. Dari segi ganti rugi juga sudah sangat menguntungkan bagi warga," kata Agus Widodo, saat ditemui Solopos.com, di kantornya, Senin (7/6/2021).
"NJOP tanah di sini hanya Rp34.000 per meter persegi. Kalau harga pasaran di sini paling banter Rp200.000 per meter persegi. Saat ini, uang ganti rugi yang ditawarkan pemerintah senilai Rp800.000 per meter persegi. Bahkan, ada yang sampai Rp1,2 juta per meter [di pinggir jalan]. Artinya, uang ganti rugi yang diberikan ke warga terdampak jalan tol Solo-Jogja di sini sudah naik berlipat-lipat," imbuhnya.
Agus Widodo mengatakan di antara penyebab NJOP tanah di desanya masih rendah karena tanahnya masih banyak yang berwujud persawahan. Terlebih, sawah di kawasan Kadirejo masih tergolong zona hijau.
"Sebanyak 92 bidang terdampak jalan tol Solo-Jogja seluruhnya berupa areal pertanian. Dengan adanya jalan tol itu, lahan pertanian kami otomatis berkurang. Luas desa kami itu 85 hektare. Sepertiganya berupa areal pertanian," katanya.
Baca Juga: Beda dari Lainnya, Ada Sate Godog Khas Ngawi yang Bikin Ngangeni
Bupati Klaten, Sri Mulyani, berharap pemerintah pusat dan tim pembebasan lahan wajib mendengarkan seluruh aspirasi yang disampaikan warga terdampak jalam tol Solo-Jogja. Hal itu dinilai penting guna mencegah munculnya gejolak di tengah masyarakat. "Pemerintah pusat harus mendengarkan aspirasi warga. Jangan sampai warga justru dirugikan," kata Sri Mulyani.
Sebagaimana diketahui, luas tanah di Klaten yang terdampak jalan tol Solo-Jogja berkisar 4.071 bidang atau 3.728.114 meter persegi. Luas tersebut tersebar di 50 desa di 11 kecamatan. Masing-masing kecamatan yang akan dilintasi jalan tol, seperti Polanharjo, Delanggu, Ceper, Karanganom, Ngawen, Karangnongko, Klaten Utara, Kebonarum, Jogonalan, Manisrenggo, dan Prambanan.