Soloraya
Sabtu, 29 Desember 2012 - 16:16 WIB

Muslimah HTI Serukan Keprihatinan pada Perempuan

Redaksi Solopos.com  /  Ahmad Mufid Aryono  | SOLOPOS.com

SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi

SOLO — Para muslimah yang tergabung dalam DPD II Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Solo menyerukan keprihatinan mereka terhadap nasib perempuan tanah air yang mengalami eksploitasi akibat kemiskinan.

Keprihatinan tersebut mereka sampaikan dalam acara Temu dengan Insan Media di Restoran Boga-Bogi, Sabtu (29/12/2012) siang. Sistem kapitalisme sekuler selanjutnya dituding sebagai penyebab karut-marutnya nasib perempuan saat ini.

Advertisement

“Berdasarkan hasil pertemuan para muslimah di Pertemuan Muharom, Forum Remaja Smart serta Konferensi Perempuan Internasional di Jakarta baru-baru ini, kami menyimpulkan nasib perempuan di tanah air sekarang ini sangat memprihatinkan. Sebab sistem kapitalisme yang dianut negera ini memaksa para perempuan keluar dari rumah untuk menjadi tulang punggung keluarga hingga rela mengorbankan perannya sebagai ibu hingga harkat dan martabatnya sebagai wanita,” ujar Ketua Muslimah DPD II HTI Solo, Sri Wahyuni.

Yuyun sapaan akrabnya menambahkan, penguasaan aset vital oleh pihak asing menyebabkan kemakmuran hanya dinikmati oleh segelintir orang. Akibatnya kemiskinan merajarela di mana-mana yang menyebabkan perempuan dengan pendidikan rendah terpaksa bekerja di sektor terburuk seperti menjadi pekerja seks komersial (PSK) hingga tenaga kerja wanita (TKW) di luar negeri yang seringkali mendapat perlakuan tak manusiawi.

Sebagai solusi untuk memperbaiki nasib perempuan, tambah Yuyun, HTI menawarkan Islam yang bukan hanya sebagai agama namun sistem yang mengatur segala bidang pemerintahan seperti sosial, ekonomi, politik, budaya dan lainnya.

Advertisement

Menjadikan Islam sebagai dasar negara akan menempatkan laki-laki sebagai kepala keluarga yang memiliki tanggung jawab penuh atas istri dan anak.

“Jikalau laki-laki dalam kondisi cacat maka ada wali atau keluarga yang bertanggung jawab. Bila wali pun tidak ada maka tanggung jawab dipegang oleh negara, bukan perempuan.”

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif