SOLOPOS.COM - Ilustrasi perbaikan jalan. (Arif Fajar S/JIBI/SOLOPOS)
SUKOHARJO–Perbaikan infrastruktur masih menjadi prioritas dalam musyawarah rencana pembangunan kecamatan (Musrenbangcam) Sukoharjo, yang digelar awal pekan kemarin.
Infrastruktur itu antara lain meliputi perbaikan jalan, gorong-gorong dan normalisasi Sungai Langsur.
Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Sukoharjo, Joko Supriyadi, mengatakan perbaikan Jalan KH Samanhudi di Kelurahan Jetis, menjadi prioritas lantaran berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.
“Kami akan bekerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) kabupaten dan provinsi untuk perbaikannya, sebab itu jalan antarkabupaten,” ujar Joko saat ditemui Solopos.com di aula kantor Kecamatan Sukoharjo, awal pekan kemarin.
Ia mengatakan, perbaikan jalan itu sudah diajukan sejak 2011 lalu, namun hingga kini perbaikan hanya dilakukan tidak secara permanen.
Sementara itu, imbuh Joko, untuk perbaikan infrastruktur fisik berupa gorong-gorong, pihak kecamatan bukan hanya bekerjasama dengan DPU Sukoharjo, tapi juga dengan PT Sri Rejeki Isman (Sritex). Ia mengatakan, gorong-gorong di yang berada di pinggir sepanjang Jalan KH Samanhudi itu bisa mampet lantaran perilaku warga sekitar.
“Saya pernah mengecek, di gorong-gorong ditemukan barang-barang berat seperti kasur, bantal, tikar dan sebagainya. Kalau barang-barang berat seperti itu menutup gorong-gorong, bagaimana air bisa mengalir lancar? Akibatnya air meluap hingga ke jalan raya,” papar Joko.
Lebih lanjut ia mengatakan, normalisasi Sungai Langsur juga disepakati untuk diusulkan lagi pada musrenbangcam kali ini. Jika sungai tersebut sudah dinormalisasi, kemungkinan besar banjir yang melanda di Kelurahan Jetis dan sekitarnya bisa teratasi.
Camat Sukoharjo, Gondang Redjono menambahkan pada tahun ini ada usulan baru untuk pembuatan drainase dari pemukiman penduduk di Jetis ke Sungai Langsur. Sebelumnya, usulan pembuatan drainase itu belum ada. Selain itu, drainase yang berada di pinggir jalan juga perlu diperbaiki.
“Prioritas utama adalah perbaikan jalan raya, saluran drainase dan normalisasi sungai. Sedangkan infrastruktur ringan yang nominalnya tidak lebih dari Rp100 juta, seperti perbaikan jalan di lingkungan masing-masing kelurahan, itu masuk dalam pengelolaan kelurahan dan desa masing-masing,” jelasnya.