Puluhan pejabat Klaten dirotasi.
Solopos.com, KLATEN – Bupati Klaten, Sri Mulyani, merotasi jabatan 37 aparatur sipil negara (ASN), Mereka yang dirotasi terdiri atas 24 pejabat administrator (eselon III) dan 13 pejabat pengawas (eselon IV).
Promosi Strategi Telkom Jaga Jaringan Demi Layanan Telekomunikasi Prima
Pelantikan 37 pejabat itu dilakukan di Pendopo Pemkab Klaten, Rabu (27/12/2017) siang. Sebelumnya pada Jumat (22/12/2017) lalu, sebanyak 11 pejabat tinggi pratama atau eselon II dilantik di kompleks makam Ronggowarsito, Desa Palar, Kecamatan Trucuk.
Dari puluhan pejabat yang dilantik pada Rabu, lima ASN yang dipromosikan menjabat posisi eselon IV. Mereka merupakan para staf atau fungsional yang dipromosikan menjadi kasubag dan kasi.
Kelima ASN itu yakni Yongki Dana Yudiarta yang sebelumnya merupakan staf atau fungsional umum Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa menjadi Kasubag Pengadaan Barang dan Jasa Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa; Warsito Jati sebelumnya staf atau fungsional umum Badan Pengelolaan Keuangan Daerah kini menjabat Kasubag Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat.
Kemudian Sulamto yang semula staf atau fungsional umum Satpol PP menjadi Kasi Penindakan Bidang Penegakan Perda dan Perbup Satpol PP; M. David Siregar yang semula staf atau fungsional umum Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perwaskim) menjadi Kasi Perencanaan Teknis dan Evaluasi Bidang Kawasan Permukiman dan Tata Bangunan Dinas Perwaskim.
Selain itum Bondan Sidharta Purbo Sejati yang semula staf atau fungsional umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) menjadi Kasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Penegakan Hukum Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan DLHK.
Kabid Mutasi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Klaten, Slamet, mengatakan promosi staf atau fungsional umum sudah sesuai ketentuan. Salah satu pertimbangan promosi yakni hasil uji kompetensi melalui Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Jawa Tengah.
“Dari hasil uji kompetensi nilainya minimal cukup. Kemudian memiliki kompetensi di bidangnya serta diusulkan oleh pimpinan OPD masing-masing melihat syarat kepangkatan dan pendidikan. Syarat kepangkatan untuk pejabat pengawas itu kan penata muda tingkat I golongan IIIB,” kata Slamet.
Bupati Klaten, Sri Mulyani, kembali meminta para ASN melakukan tugas mereka dengan bertanggung jawab dan manah serta melakukan inovasi.
“Akhir tahun 2017 menjadi waktu yang tepat menata dan mengevaluasi wajah birokrasi Pemkab Klaten. Saya ingin membangun birokrasi Klaten sebagai birokrasi kerja. Bekerja melayani rakyat dengan jujur ramah, dan amanah. Berkarya membangun inovasi-inovasi baru sesuai harapan masyarakat. Sehingga pemkab Klaten berjalan efektif dan efisien. Bukan birokrasi yang boros dan korup,” katanya.
Mulyani menuturkan pelantikan pejabat tersebut sudah melalui proses panjang dan bakal melakukan evaluasi kinerja OPD secara berkala. “Siapa yang sungguh-sungguh dan siapa yang main-main. Birokrasi Klaten adalah birokrasi kerja, kerja, dan kerja,” katanya.
Sri Mulyani menuturkan pada 2018 ia mencanangkan tahun adipura untuk Kabupaten Bersinar. Dalam tata kelola, ia juga menargetkan Pemkab Klaten bisa mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP).
“Jangan diartikan ini kubu sana sini, senang sana senang sini. Semua saya niatkan untuk menata birokrasi Klaten setelah beberapa bulan kemarin terpuruk. Siapa yang [kinerjanya] jelek, siap-siap untuk minggir. Yang terpenting pelayanan masyarakat harus cepat, murah, dan gampang,” katanya.
Ditemui seusai pelantikan, Mulyani mengatakan masih ada kekosongan jabatan eselon III dan IV. Selain itu, ada sembilan jabatan eselon II yang kosong. Terkait pengisian, ia menjelaskan dilakukan bertahap diawali dengan eselon II pada 2018.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
