Solopos.com, SOLO — Penggantian nama anak laki-laki tertua Raja Keraton Solo, Paku Buwono (PB) XIII, yaitu KGPH Mangkubumi, menjadi KGPH Hangabehi, dinilai tak ada kaitan dengan situasi konflik Keraton Solo yang kembali memanas akhir-akhir ini.
Penggantian nama itu dianggap sudah sesuai dengan perjalanan atau jejak sejarah dinasti Mataram Islam. Pendapat itu disampaikan Kepala Pasinaon Tata Busana Keraton Solo yang juga mahasiswa S3 Kajian Budaya UNS Solo, Raden Mas Riyo Panji Restu Budi Setiawan, saat diwawancarai Solopos.com, Rabu (28/12/2022).
Promosi Selamat! Direktur Utama Pegadaian Raih Penghargaan Best 50 CEO 2024
Dia menyatakan pendapat itu merujuk literatur dan sejarah dinasti Mataram. “Sebetulnya pemberian nama kepada anak laki-laki tertua Sunan itu yang benar Hangabehi. Kemarin terjadi di Keraton Solo anak laki-laki tertua diberi nama Mangkubumi sebetulnya itu tak sesuai perjalanan sejarah yang ada,” ujarnya.
Sehingga, Restu melanjutkan para sentana dan kerabat Keraton atau sesepuh berniat mengembalikan apa yang berlaku di dinasti Mataram sejak dulu yakni mengganti nama KGPH Mangkubumi menjadi KGPH Hangabehi. Sebab melekatnya nama Hangabehi ke anak laki-laki tertua bukan tanpa alasan.
“Nama Hangabehi melekat pada anak laki-laki tertua Sunan karena dia jadi wakil atau cadangan, ketika raja terjadi apa-apa. Misalnya dalam tradisi agama, dia yang jadi wali ketika sang ayah tak bisa melaksanakan tugasnya,” kata Restu.
Begitu juga dalam tatanan adat, Restu menjelaskan ketika seorang raja tidak bisa menjalankan tugas, pasti yang menjalankan tugas adalah pepatih dalem atau lurah pangeran. “Dalam artian ya Pangeran Hangabehi tadi,” urainya.
Mekanisme atau tradisi itu, menurut Restu, selama beberapa waktu terakhir tidak berlaku di Keraton Solo karena tak ada anak PB XIII yang bergelar Hangabehi. Padahal Resti mengatakan beberapa waktu terakhir PB XIII sedang dalam kondisi sakit.
“Dalam hal ini Sunan itu dalam kondisi yang sedang gerah atau sakit sehingga sebetulnya yang berhak menjalankan tugas Sunan atau mengepalai upacara adat itu anak laki-laki tertua, dalam hal ini Pangeran Hangabehi itu,” tuturnya.
Mengembalikan Paugeran
Restu melanjutkan penggantian nama KGPH Mangkubumi jadi KGPH Hangabehi akhir pekan lalu untuk mengembalikan paugeran yang sudah berlaku. Sehingga ketika Sunan tak bisa menjalankan tugas, dia yang akan menjadi wali.
“Ketika Sunan tak bisa melakukan tindakannya sebagai mana semestinya, karena suatu halangan, yaitu sakit atau bepergian atau apa pun, yang menjadi wali di Keraton ya anak laki-laki tertua itu, saat tidak ada Pepatih Dalem,” urainya.
Restu menegaskan penggantian nama KGPH Mangkubumi menjadi KGPH Hangabehi tidak ada hubungannya dengan konflik yang sedang terjadi di Keraton Solo. Prosesi itu menurut dia lebih kepada upaya penyelamatan adat.
Terpisah, pemerhati sejarah Kota Solo, Tundjung W Sutirto, mengaku tidak tahu menahu mengenai prosesi perubahan nama di keluarga Keraton Solo. Dia beralasan belum pernah mencermati prosesi perubahan nama di Keraton Solo.
“Nah niku kula boten paham. Dereng pernah mencermati prosesi terkait perubahan asma dari keluarga Raja. Pangapunten,” katanya.
Sebagaimana diinformasikan, Lembaga Dewan Adat (LDA) Keraton Solo menggelar acara penggantian nama putra laki-laki tertua PB XIII, KGPH Mangkubumi menjadi KGPH Hangabehi. Acara digelar di Sitihinggil Keraton Solo, Sabtu (24/12/2022).
Ketua LDA Keraton Solo, GKR Wandansari atau Gusti Moeng, mengatakan tujuan penggantian nama itu untuk penyesuaian adat di mana nama gelar untuk anak laki-laki tertua Raja adalah Hangabehi.
“Sebetulnya kami sangat menghormati trah Mataram yang lain. Kan itu [nama Mangkubumi] sudah dipakai Jogja sejak berdiri, diparingi jabatan sebagai Sultan Jogja, Pangeran Mangkubumi, dan turun temurun calon penggantinya Mangkubumi,” ujarnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
