SOLOPOS.COM - Ilustrasi PHK di tengah Covid-19 (Freepik).
Solopos.com, SUKOHARJO – Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran atau massal membayangi para buruh di tengah badai pandemi Covid-19. Mereka juga diliputi kecemasan terpapar Covid-19 saat dituntut perusahaan untuk bekerja produktif di pabrik.
“Saya yakin perusahaan-perusahaan berskala kecil mengambil kebijakan PHK [pemutusan hubungan kerja]. Banyak teman-teman [pekerja] kontrak yang tak lagi diperpanjang masa kerjanya oleh perusahaan. Ini kondisi riil karena perusahaan tak kuat lagi menahan beban yang terlalu berat selama lebih 18 bulan,” kata pengurus Konferensi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Sukoharjo, Edi Sutarto, saat berbincang dengan Solopos.com di Sukoharjo, Kamis (5/8/2021).
Dia menjelaskan nasib para buruh kian merana lantaran mereka dihadapkan dengan situasi penuh ketidakpastian. Di satu sisi, para buruh harus bekerja untuk mendapatkan penghasilan demi memberi nafkah keluarganya.
Baca juga: Pemkab Sukoharjo Himpun Data Anak Yatim Akibat Covid-19
Baca juga: Pemkab Sukoharjo Himpun Data Anak Yatim Akibat Covid-19
Namun, perusahaan tak kuat membayar upah buruh jika bekerja setiap hari. Banyak perusahaan yang menerapkan kerja secara bergilir untuk menekan biaya atau cost operasional.
Di sisi lainnya, para buruh diliputi kecemasan terpapar Covid-19 saat beraktivitas di luar. Jika mereka terinfeksi virus otomatis tak bisa bekerja dan tidak mendapat upah dari perusahaan.
Baca juga: Dikebut, Cakupan Vaksinasi Covid-19 Sukoharjo Capai 20 Persen
Pernyataan senada diungkapkan Sekretaris Serikat Pekerja Republik Indonesia (SPRI) Sukoharjo, Sigit Hastono. Dia menilai pemerintah belum bisa mengendalikan pandemi secara tuntas.
Padahal, buruh merupakan kelompok masyarakat yang rentan terpapar Covid-19. Hal itu dipengaruhi tingginya mobilitas dan interaksi dengan orang lain setiap hari.
Sigit juga menyoroti rendahnya capaian program vaksinasi Covid-19 yang digulirkan pemerintah. Ketersediaan vaksin minim sementara masyarakat sangat antusias untuk disuntik vaksin.
Baca juga: Gedung MPP Sukoharjo Dibangun 3 Lantai untuk Layani Beragam Perizinan
“Solusi paling efektif adalah mempercepat program vaksinasi khususnya kelompok buruh atau pekerja. Belum semua buruh di Sukoharjo disuntik vaksin. Paling baru 10 persen-15 persen dari total jumlah pekerja,” ujar dia.
Situasi serba sulit ini diperparah dengan bantuan subsidi upah (BSU) bagi pekerja senilai Rp1 juta belum terealisasi hingga sekarang. Padahal, bantuan sosial tersebut sangat diharapkan para buruh untuk menopang kelangsungan hidup di tengah himpitan ekonomi akibat pandemi Covid-19 yang berkepanjangan.