SOLOPOS.COM - Seratusan honorer Kategori Dua (K2) Sragen kembali melakukan demo di halaman Pemkab Sragen, Rabu (5/3/2014). Mereka menuntut Pemkab Sragen bertindak tegas dengan membatalkan hasil seleksi CPNS K2 yang dinilai banyak kejanggalan, serta meminta Pemkab Sragen segera membuat kebijakan mengenai kesejahteraan mereka.(JIBI/Solopos/Ika Yuniati)

Solopos.com, SRAGEN--Kasus dugaan manipulasi data memicu para tenaga honorer K2 di Sragen kembali melakukan demonstrasi. Demonstran yang jumlahnya seratusan mendatangi halaman Pemkab Sragen, Rabu (5/3/2014), sekitar Pukul 10.00 WIB. Sebelum berorasi dan mneggelar teatrikal, mereka juga sempat melakukan pawai. Tak ada aksi anarkistis dalam demo yang dipimpin K2 asal Pilangsari, Suwarso itu.

Salah satu demonstran, Rusmanto, Rabu, mendesak Pemkab Sragen berani buka-bukaan data K2 tahun 2005. Data itu yang seharusnya dijadikan sebagai acuan pendataan ulang bagi CPNS K2 yang lolos seleksi tahun ini. Pasalnya jumlah peserta CPNS K2 mengalami pembengkakan hingga 1.000-an lebih.

Promosi Pegadaian Buka Lowongan Pekerjaan Khusus IT, Cek Kualifikasinya

“Mereka yang bukan K2 asli ya dicoret dan dibatalkan. Kalau mereka yang asli K2 enggak apa-apa lolos seleksi. Karena memang sudah seharusnya lolos,” tegasnya.

Sementara, pendataan ulang CPNS K2 yang lolos tes tulis tahun ini diminta segera dilakukan sebelum pemberkasan. Tak hanya tangan kosong, demonstran juga menyerahkan sebendel berkas-berkas yang bukti manipulasi K2 ke Wakil Bupati Sragen, Daryanto, yang siang itu menerima memimpin audiensi.

Daryanto saat ditemui wartawan seusai audiensi mengatakan secara pribadi ia prihatin dengan nasib yang dialami oleh para honorer K2. Mengingat, selama ini mereka sudah mengabdi lama, bahkan hingga puluhan tahun. Selanjutnya, hasil audiensi sekaligus berkas-berkas dugaan manipulasi data siang itu bakal didiskusikan dengan Bupati Sragen.

“Data ini [berkas dugaan manipulasi data K2] ini kami terima. Nanti tim BKD dan Sekda yang akan menindaklanjuti. Kami memang enggak bisa berbuat banyak saat ini karena kebijakan ini ada di Bupati. Jika ada manipulasi data silakan laporkan ke Kemenpan-RB atau BKN, termasuk dugaan manipulasi uang,” tegasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya