SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
SOLO--Kalangan DPRD Kota Solo menegaskan nilai ganti untung yang akan diberikan kepada warga penghuni kawasan bantaran Sungai Bengawan Solo yang direlokasi, harus mengacu pada nilai jual obyek pajak (NJOP).
Wakil Ketua DPRD Kota Solo, Supriyanto mengemukakan tetap harus ada acuan dasar yang
menjadi pegangan Pemkot dalam pemberian ganti untung kepada warga yang akan direlokasi tersebut.
“Saat ini kan sudah ada nilai yang harus dibayarkan untuk PBB (Pajak Bumi dan Bangunan). Nah dalam PBB itu ada acuannya NJOP. Pemberian ganti untung itu seharusnya juga mengacu pada NJOP,” tegas Supriyanto ketika ditemui wartawan di ruang kerjanya, Jumat (30/12).
Supriyanto meminta warga bantaran yang akan direlokasi agar tidak berlebihan dengan menetapkan nilai ganti untung yang akan diminta. Sebab negosiasi menyangkut ganti untung baik tanah maupun bangunan milik warga nantinya, menurut dia, harus mengacu pada NJOP tersebut.
Senada dikemukakan anggota Komisi IV DPRD Kota Solo, Reny Widyawati, saat ditemui sebelumnya. Kehati-hatian itu khususnya dalam menentukan nilai ganti untung yang akan diberikan kepada warga yang akan direlokasi dari kawasan tersebut. Dalam menentukan nilai ganti untung tanah dan bangunan milik warga bantaran yang akan direlokasi tersebut, Pemkot harus menggunakan tim appraisal.
“Artinya dalam menentukan nilai ganti untung tanah di bantaran tersebut, Pemkot tidak bisa serta merta menentukan, melainkan harus menggunakan tim appraisal untuk menaksir nilai atau harga tanah milik warga yang akan direlokasi,” kata Reny.
(sry)