SOLOPOS.COM - Unsur forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) Sukoharjo meninjau proses pelayanan publik saat soft launching Mall Pelayanan Publik (MPP) Sukoharjo, Kamis (2/6/2022). (Solopos-Bony Eko Wicaksono)
Sukoharjo, SUKOHARJO – Pengelolaan Mall Pelayanan Publik atau MPP Sukoharjo dilakukan dengan memadukan pelayanan dari pemerintah pusat, daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan swasta secara lebih progresif.
Di MPP Sukoharjo kini ada 32 instansi, lembaga keuangan, dan perbankan yang terintegrasi untuk memberikan layanan yang cepat, mudah, aman, dan nyaman bagi masyarakat.
Hal itu terungkap saat Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sukoharjo menggelar soft launching MPP Sukoharjo, Kamis (2/6/2022). Bangunan MPP Sukoharjo menempati lahan bekas Kantor Satpol PP, eks Kantor DPPKBP3A, serta bekas Kantor Bidang Pendapatan BKD.
Acara soft launching itu dihadiri unsur forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) Sukoharjo dan perwakilan instansi, lembaga keuangan dan perbankan. Dalam kesempatan itu, Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, melakukan penandatanganan kerja sama dengan instansi atau lembaga keuangan terkait pelayanan publik di MPP Sukoharjo.
Acara soft launching itu dihadiri unsur forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) Sukoharjo dan perwakilan instansi, lembaga keuangan dan perbankan. Dalam kesempatan itu, Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, melakukan penandatanganan kerja sama dengan instansi atau lembaga keuangan terkait pelayanan publik di MPP Sukoharjo.
Baca juga: Segera Pindahan, MPP Sukoharjo Mulai Beroperasi Saat Hari Jadi 15 Juli
Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, mengatakan MPP Sukoharjo bagian dari perubahan dan perbaikan pelayanan publik. Esensi MPP Sukoharjo adalah memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, serta kenyamanan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. Selain itu, meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha.
Ditambahkan Bupati, pola kerja pelayanan harus segera beradaptasi dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi. Beragam pelayanan publik dituntut dilakukan secara online yang memudahkan dan mempercepat proses perizinan maupun nonperizinan. Digitalisasi pelayanan publik yang terintegrasi diimplementasikan melalui MPP Sukoharjo.
Baca juga: Wijaya Jadi Nama Sejumlah Fasilitas Umum di Sukoharjo, Terakhir MPP
Tak menutup kemungkinan, jumlah instansi, lembaga keuangan dan perbankan yang bergabung di MPP Sukoharjo bertambah. “Ada kemungkinan bertambah karena masih ada beberapa stan yang kosong. Yang jelas, instansi atau lembaga yang ingin bergabung harus memiliki layanan publik,” papar dia.
Kepala DPMPTSP Sukoharjo, Roni Wicaksono, menyatakan pelaku usaha bisa mengurus perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem Online Single Submission (OSS) maupun pelayanan perizinan lokal. Begitu pula pelayanan non perizinan seperti izin survei, Kuliah Kerja Nyata (KKN), praktik dokter dan bidan.
Rencananya, kegiatan grand opening MPP Sukoharjo digelar saat peringatan Hari Jadi Sukoharjo pada Juli mendatang. “Prinsipnya, MPP Sukoharjo siap beroperasi untuk memberikan pelayanan publik yang terintegrasi, cepat, dan mudah. Mudah-mudahan, saat kegiatan grand opening MPP Sukoharjo bisa dihadiri Bapak Menteri [ Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Tjahjo Kumolo],” kata dia.
Baca juga: Jos, Karang Taruna Wonorejo Sukoharjo Panen Ikan Nila 80-100 Kg/Kolam