Solopos.com, KARANGANYAR — Ketua RT dan RW di Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, akhirnya melunak ihwal kisruh di pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes) setempat. Ancaman mereka menutup akses ke kawasan wisata Air Terjun Jumog dan Telaga Madirda pada Selasa (7/3/2023) batal dikakukan.
Mereka memilih membuat situasi lebih adem dan menyerahkan sepenuhnya penyelesaian BUMDes Berjo ke Pemkab Karanganyar. Hal itu disampaikan Ketua RT 004/RW 009 Puntukrejo, Desa Berjo, Agil Sugiman, kepada Solopos.com, Selasa (7/3/2023). “Mohon maaf untuk aksi penutupan objek wisata dibatalkan. Ini mengingat pemerintah sudah akan mengambil langkah cepat dengan permasalahan BUMDes Berjo,” kata dia.
Promosi Lebaran Zaman Now, Saatnya Bagi-bagi THR Emas dari Pegadaian
Sesuai rencana, kata dia, Pemkab menjadwalkan akan digelar musyawarah desa (musdes) pada Kamis (9/3/2023). Musdes akan mengagendakan penyampaian laporan pertanggungjawaban (LPj) pengelolaan keuangan BUMDes Berjo oleh direktur dan jajarannya. Musdes akan digelar sebagai tindak lanjut hasil audiensi Pemkab Karanganyar yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Timotius Suryadi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Plt Kades. dan Camat Ngargoyoso.
“Hasil rapat kemarin disampaikan bahwa akan digelar musdes lanjutan. Kami menunggu hasil musdes itu nanti seperti apa,” kata Agil.
Dengan bakal digelarnya musdes tersebut, warga menahan diri tidak melakukan penutupan kawasan wisata di Berjo. Warga berharap musdes memberikan solusi terbaik bagi masa depan BUMDes Berjo. “Kami juga lelah terus menerus seperti ini. Kami sangat berharap kisruh BUMDes Berjo segera rampung,” katanya.
Sejak awal, warga Berjo meminta ada transparansi mengenai pengelolaan keuangan dana BUMDes Berjo. BUMDes ini mengelola dana yang tak sedikit dari dua objek wisata besar yakni Air Terjun Jumog dan Telaga Madirda. Dalam setahun, pendapatan dari dua objek wisata itu mencapai miliaran rupiah.
“Kalau sejak awal kami tidak diputar-putarkan ke mana-mana mungkin tidak sampai seperti ini. Kami hanya menuntut transparansi keuangan BUMDes. Itu saja,” katanya.
Sekda Timotius Suryadi meminta semua pihak termasuk RT dan RW untuk menahan diri dan bersabar. Pemkab masih mengkaji dan mengomunikasikan dengan berbagai pihak untuk mencari solusi terbaik. “Kami sedang mencarikan solusi. Kami mengkaji BUMDes sesuai PP 11 Tahun 2021,” katanya singkat.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
