SOLOPOS.COM - Waduk Gajah Mungkur (Burhan Aris Nugraha/Espos/dok)
WONOGIRI-Pengelolaan Objek Wisata Waduk Gajah Mungkur (WGM) yang saat ini masih berstatus unit pelaksanan teknis (UPT) diwacanakan menjadi perusahaan daerah (perusda). Tapi, perlu kajian yang teliti seperti kajian teknis, manajemen dan kebutuhan sumber daya manusia.
Hal itu diungkapkan Sekda Wonogiri, Budiseno, saat dijumpai wartawan seusai membuka acara di Kantor Lingkungan Hidup Wonogiri, Selasa (25/9/2012). “Memang muncul wacana untuk menjadikan Objek Wisata WGM menjadi perusda. Hanya, itu perlu kajian lebih lanjut terkait sarana yang mampu mendukung pengelolaannya,” katanya.
Apabila dijadikan perusda, lanjut dia, memang pengelolaannya lebih profesional yakni dari sisi efektifitas dan efisiensi pengelolaan. Selain itu, kebijakan yang diambil dalam perusda diserahkan sepenuhnya kepada direktur sehingga lebih mandiri. Kerja sama dengan pihak ketiga pun lebih leluasa.
“Saat ini, kami masih melihat perkembangannya terlebih dahulu. Apabila dialihkan perusda, akan lebih ke profit motif atau ke arah keuntungan. Selain itu, saat hari libur dengan jumlah pengunjung yang membeludak juga memerlukan manajemen ekstra,” ujarnya.
Terkait sektor pariwisata lain yang bisa diwacanakan menjadi perusda, menurut Budiseno belum ada yang potensial selain WGM. Ia malah memiliki gagasan apabila WGM bisa menjadi perusda, maka pengelolaan objek wisata lainnya bisa digabung dengan WGM.
Di sisi lain, Kepala UPT Objek Wisata WGM, Agus Tri Harimulyanto, mendukung wacana tersebut. Ia menyatakan WGM sudah saatnya dikelola secara independen atau otonomi dan bukan dibawah SKPD. Sebab, ia merasa kesulitan dalam mengusulkan anggaran dana untuk pemeliharaan atau perbaikan sarana dan prasarana di WGM.
“Lebih baik memang menjadi perusda atau badan layanan umum daerah (BLUD), karena penentu kebijakan langsung pimpinan perusda. Saat ini kami kesulitan dalam menentukan kebijakan untuk keperluan di WGM. Contohnya saat ada kebutuhan mendesak seperti wahana kereta kelinci rusak. Kami terpaksa tidak menjalankan wahana itu karena menunggu turunnya dana dari SKPD,” katanya.
Bahkan, ia menyatakan apabila WGM dikelola dengan baik, maka akan menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD) hingga dua kali lipat. Selain itu, Pemkab Wonogir dapat memberikan penyertaan modal minimal 51% sehingga pemkab mampu mengawasi pengelolaannya. Ia menyatakan PAD dari WGM hingga akhir Agustus 2012 sebanyak Rp2,6 miliar.
