Solopos.com, SUKOHARJO — Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, menilai kebijakan perencanaan dan Pengawasan Pupuk di Indonesia masih lemah. Hal itu disampaikannya saat menghadiri panen raya sekaligus tanam padi di Desa Karangwuni, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, Selasa (24/10/2023).
“Dari sisi perencanaan, Ombudsman melihat kebijakan pupuk desainnya masih parsial. Artinya dari sisi perencanaan dan pengawasannya masih lemah. Oleh karena itu Ombudsman memberikan penekanan, khususnya kepada Kementerian Keuangan untuk memberikan porsi anggaran yang lebih agar perencanaan dan penataaan lebih baik lagi. Serta pengawasan bisa lebih optimal,” papar Yeka saat ditemui wartawan seusai kegiatan.
Promosi Pegadaian Buka Lowongan Pekerjaan Khusus IT, Cek Kualifikasinya
Ia membandingkan keberpihakan anggaran untuk pendataan warga miskin dan pemilih baru dalam Pemilu 2024 dengan pendataan pupuk yang begitu jomplang.
“Masak melakukan pendataan pupuk yang penting bagi hajat hidup orang banyak ini tidak ada dananya. Ini ujung permasalahannya di sana. Data tidak berkualitas, hulunya di sana, akhirnya merambat ke hilir. Saya sampaikan ke Pak Mentri Pertanian pendataan harus diperkuat lagi. Itu yang menjadi concern [perhatian] utama,” ungkap Yeka.
Menanggapi hal itu, Plt Menteri Pertanian (Mentan), Arief Prasetyo Adi, yang turut berada di lokasi yang sama mengatakan akan memperbaiki data secara paralel dari bawah ke atas. Ia juga berencana menggandeng lurah hingga camat untuk memverifikasi data.
“Soal pupuk paling baik [jenis apa], tanahnya perlu di tes dulu. Ada daerah lain yang komposisinya lebih rendah. Komponen ini yang paling tahu harus dibuktikan secara scientific. Dirut akan menurunkan timnya untuk memulai Program Makmur yang diinisiasi BUMN,” papar Arief.
Program Makmur, BUMN akan menyediakan benih dan pupuk. Kemudian melakukan pendampingan hingga memberikan asuransi apabila gagal panen dan gagal bayar. Termasuk pula menggelontorkan bantuan pembiayaan.
Sementara itu, Dirut PT Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, membeberkan stok pupuk subsidi secara nasional sudah mencukupi, kira-kira hampir 2-3 kali lipat dari yang disyaratkan. Ia mengakui musim tanam yang mundur mengakibatkan adanya kelebihan stok pupuk urea. Sisa pupuk subsidi itu nantinya dapat dijual secara komersial baik di dalam negeri maupun luar negeri.
“Kebutuhan pupuk per tahun sejauh ini totalnya 6,7 juta ton untuk yang subsidi, yang jelas komposisinya berbeda. Sesuai arahan Kementan ke depan, kami mengarah pertanian modern. Pemupukan yang spesifik lokasi dan komoditasnya. Sehingga nanti di lokasi berbeda bisa jadi pupuknya berbeda. Itu akan diarahkan terus menuju pertanian modern melalui Program Makmur,” jelasnya.
Sementara itu sejumlah petani di Sukoharjo juga sempat meminta Mentan untuk menyediakan pupuk nonsubsidi dengan kualitas yang baik dengan harga terjangkau. Termasuk meminta bibit beras yang laku di pasaran, sejumlah alat pertanian hingga perbaikan saluran irigasi.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
