Indah Septiyaning Wardani / Kaled Hasby Ashshidiqy / Kaled Hasby Ashshidiqy | SOLOPOS.com
SOLOPOS.COM - Bupati Karanganyar, Juliyatmono (istimewa)
Solopos.com, KARANGANYAR — Bupati Karanganyar, Juliyatmono, mengakui Pemkab tak sanggup menanggung sendiri biaya Pemilihan Bupati (Pilbup) 2024. Perkiraan sementara dari KPU Karanganyar, pesta demokrasi lima tahunan di Bumi Intanpari akan membutuhkan sekitar Rp80 miliar.
Bupati yang karib disapa Yuli itu ingin ada sharing anggaran, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten. Ia meyakini pemerintah pusat dan provinsi akan berbagi peran membiaya pemilu, mulai dari pilpres, pilgub, hingga pilbup.
“Kami akan koordinasikan dengan Pemprov Jateng bagaimana skema penganggarannya. Kalau ditanggung sendiri oleh daerah tidak memungkinkan,” kata Bupati kepada wartawan, Rabu (13/4/2022).
Baca Juga: Pemkab Karanganyar Bakal Setop Pekerjaan Fisik di 2024, Ada Apa?
Baca Juga: Pemkab Karanganyar Bakal Setop Pekerjaan Fisik di 2024, Ada Apa?
Skema anggaran yang dimaksud, misalnya Pemprov membiayai honor petugas penyelenggara pemilu. Lalu pemkab membiayai sosialisasi, pemasangan alat peraga, dan lainnya.
Bupati menyatakan ongkos Pilbup 2024 tidak bisa dicicil dari sekarang, karena mekanismenya tidak bisa begitu. Anggaran yang dialokasi dalam APBD tahun tertentu, harus digunakan pada tahun tersebut. Tidak bisa digunakan di tahun berikutnya.
Baca Juga: Anggaran Pilbup Karanganyar 2024 Membengkak Jadi Rp80 Miliar
Ketua KPU Karanganyar Triastuti Suryandari mendorong Bupati Juliyatmono segera berkoordinasi perihal biaya Pilkada 2024 dengan Pemprov Jateng.
“Beberapa kali kami membahas anggaran pilkada dengan instansi di Pemkab. Memang belum fix. Kami mendorong bupati agar menyampaikan ke Pemprov terkait anggarannya,” katanya.
Dia mengatakan kebutuhan anggaran untuk penyelenggaraan pesta demokrasi Pilbup Karanganyar pada November 2024 mencapai Rp80 miliar. Kebutuhan anggaran Rp80 miliar ini disesuaikan dengan asumsi data pemilih Karanganyar dan juga jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Dia mengatakan asumsi untuk potensi pemilih merujuk data Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Dispendukcapil) terdapat 762.419 pemilih. Data tersebut dihitung dari penduduk yang memenuhi syarat memilih.
Baca Juga: Putra Bupati Juliyatmono Mencuat di Bursa Pilbup Karanganyar
Acuan lain yang menjadi dasar pertimbangan pengajuan kebutuhan anggaran penyelenggaraan pilbup adalah jumlah TPS. Selain itu kebutuhan anggaran pilbup menyesuaikan penyelenggaraan di tengah pandemi Covid-19 dengan pemenuhan sarana prasarana protokol kesehatan.