SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Solopos.com, SOLO — PT Bengawan Solo Trans selaku operator Bus Batik Solo Trans (BST) memangkas jumlah armada bus tersebut guna menyiasati biaya operasional yang tak sebanding dengan pemasukan.
Hal ini berdampak pada jeda waktu antarbus yang menjadi lebih lama. Direktur PT Bengawan Solo Trans (BST), Farida Wardhatul Jannah, mengatakan armada yang dikerahkan di tiga koridor seluruhnya dikurangi dengan dua metode.
Dua metode itu yakni pengurangan bus yang beroperasi di koridor tertentu dan penundaan operasional bus di koridor lain sesuai prosedur standar operasional (PSO) yang ditetapkan Pemerintah Kota (Pemkot) Solo.
Farida menjelaskan awal operasional pada 2017, operasional koridor II dilayani 21 unit armada. Kemudian berkurang menjadi 15 unit pada 2018 dan berkurang lagi tahun ini menjadi 8-10 unit. Kebijakan serupa juga berlaku untuk Koridor III.
Sementara di Koridor I hingga kini hanya beroperasi maksimal 14 unit bus, padahal idealnya 15 unit bus. “Kami berharap masyarakat bisa memahami jika mereka terpaksa menunggu lebih lama di halte. Namun kami tetap berkomitmen menyelenggarakan pelayanan BST sebaik-baiknya,” ucap dia.
Pengurangan armada tersebut, sambung Farida, tidak berbatas waktu atau belum bisa dipastikan sampai kapan. Kebijakan tersebut untuk menutup pengeluaran perusahaan.
PT BST mengaku kesulitan menutup biaya operasional terjadi setelah merebaknya angkutan daring pada 2017. “Sejak 2018 kami merasa kesulitan menutup biaya operasional. Beberapa koridor berjalan tak optimal karena dikurangi armadanya. Tahun ini kami sampai kesulitan membayar tunjangan hari raya [THR] dan profit kepada pemegang saham,” kata Farida.
Kerugian itulah yang membuat PT BST meminta bantuan subsidi kepada Pemkot, beberapa waktu lalu. Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Solo, Hari Prihatno, mengatakan subsidi tersebut masih dalam pengkajian.
“Program tersebut namanya buy the service. Jadi pemerintah membeli layanan BST ke perusahaan. Nantinya penyusutan aset akan dihitung karena pengadaan kendaraan dari pengusaha, sementara kalau aset milik Pemkot, penyusutan tidak dihitung. Tapi detailnya akan dipaparkan. Di Indonesia, program ini bakal diberlakukan di lima kota, salah satunya Solo,” jelas Hari.