Orang Kaya Ngaku Miskin di Wonogiri Tak Dapat BPNT

<p><strong>Solopos.com, WONOGIRI</strong>–Dinas Sosial (Dinsos) Wonogiri menyebut orang sugih macak kere (sumaker) atau kaya merasa miskin tak berpeluang lagi meminta bagian bantuan sosial yang diterima warga miskin sebagai keluarga penerima manfaat (KPM), jika penyaluran <a href="http://soloraya.solopos.com/read/20180406/491/908390/bpnt-tak-bisa-dinikmati-76.362-keluarga-miskin-sragen-sebelum-2019-ini-penyebabnya">bantuan pangan nontunai (BPNT) </a>&nbsp;terealisasi.</p><p>Kepala Dinsos (Dinsos) Wonogiri, Suwartono, Rabu (30/5/2018) lalu, mengatakan sudah bukan rahasia lagi bahwa selama ini KPM yang seharusnya menerima 10 kg beras sejahtera atau rastra (sebelumnya menerima 15 kg beras untuk warga miskin (raskin), tetapi akhirnya hanya bisa mendapat lebih sedikit dari jatahnya. Hal itu karena beras dibagi-bagi kepada warga miskin yang tak masuk data KPM dan orang sumaker yang meminta bagian.</p><p>KPM hanya bisa pasrah karena sudah ada kesepakatan warga dengan alasan agar penyaluran bantuan bisa merata. Bahkan, ada pula bantuan yang dibagi secara bergilir sesuai kondisi.</p><p>Pada praktiknya nanti,<a href="http://soloraya.solopos.com/read/20180414/495/910282/molor-lagi-bpnt-tak-jadi-diberlakukan-april"> BPNT disalurkan</a> dengan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) elektronik dari bank badan usaha milik negara (BUMN). KKS hanya akan diserahkan kepada KPM. KPM akan mendapat bantuan Rp110.000/bulan yang ditransfer ke rekening di KKS. Selanjutnya pemegang KKS dapat membelanjakan dana tersebut di warung gotong royong elektronik (e-warong) untuk membeli beras dan telur dengan cara menggesekkan KKS ke mesin elektronic data capture (EDC). KPM bersangkutan tidak harus menghabiskan dana yang tersimpan dalam sekali pengambilan bantuan. Dana yang tersimpan akan terus diakumulasikan.</p><p>&ldquo;Jadi KPM nanti membeli beras dan telur bisa sesuai kebutuhan. Jadi, bantuan tak bisa dibagi-bagi lagi,&rdquo; kata Suwartono.</p><p>Untuk diketahui, KPM di Kota Sukses tercatat 74.740 keluarga. Rastra yang disalurkan 747.400 kg/bulan. Setiap KPM <a href="http://soloraya.solopos.com/read/20180402/491/907491/awas-bantuan-rastra-sragen-tak-boleh-dibagi-rata">menerima 10 kg rastra </a>&nbsp;tanpa tebus atau gratis. Sebelumnya setiap KPM mendapat jatah 15 kg yang dapat ditebus seharga Rp1.600/kg.</p><p>Suwartono meyakini warga miskin yang belum masuk data KPM selanjutnya akan masuk data. Saat ini proses verifikasi dan validasi (veri vali) sedang dilaksanakan oleh semua elemen di tingkat RT hingga desa/kelurahan terlibat, seperti pengurus RT, tokoh masyarakat, pihak desa/kelurahan, dan lainnya.</p><p>Mereka secara bersama-sama melalui musyawarah desa/kelurahan mencermati data KPM rastra. Jika ada KPM yang sudah tak relevan akan dicoret melalui keputusan bersama. Warga miskin yang selama ini tak masuk data, bakal dimasukkan data.</p><p>Suwartono menilai perubahan data yang terjadi dimungkinkan menimbulkan dinamika tersendiri. Orang mampu tetapi merasa miskin yang tak lagi masuk data KPM tidak menutup kemungkinan akan reaktif. Bahkan, perilaku tak terpuji orang semacam itu pernah terjadi di daerah lain. Orang tersebut menganiaya seseorang karena tak terima dirinya dicoret sebagai KPM.Dia tak memungkiri di Wonogiri ada orang kaya yang masuk sebagai KPM. Ada juga KPM yang sebelumnya miskin seiring berjalannya waktu menjadi orang kaya karena usaha yang dijalaninya sukses, tetapi masih masuk data KPM.</p><p>Ketua RT 003/RW 004 Mundu, Purworejo, Kecamatan Wonogiri, Witanto menilai orang sumaker meminta bagian rastra ada sejak lama. Ada yang masih nekat meminta bagian, tetapi ada pula yang sudah menyadari bahwa dirinya tak berhak menerima akhirnya tak meminta bagian lagi. Bahkan, ada warga mampu yang masuk data KPM dan tetap menerima rastra, tetapi bantuan diserahkan kepada warga miskin. Dia mengapresiasi warga yang seperti itu.</p>

Promosi Lebaran Zaman Now, Saatnya Bagi-bagi THR Emas dari Pegadaian