SOLOPOS.COM - Ilustrasi lahan transmigrasi (JIBI/Antara/Dok.)
Ormas Gafatar menggegerkan masyarakat.
Solopos.com, SUKOHARJO – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sukoharjo memperketat proses seleksi peserta program transmigrasi ke wilayah Kalimantan.
Langkah itu dilakukan untuk mengantisipasi kasus orang hilang yang diduga mengikuti organisasi kemasyarakatan (ormas) Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) di Sukoharjo.
Kepala Disnakertrans Sukoharjo, Rusdiyono, mengatakan telah mengetahui ada dua keluarga kakak beradik menghilang yang diduga kuat terlibat Gafatar sejak awal Desember 2015. Mereka diduga pergi untuk mengikuti kegiatan Gafatar di Kalimantan.
Tak menutup kemungkinan, para anggota Gafatar pergi ke Pulau Borneo dengan memanfaatkan program transmigrasi. “Memang ada kemungkinannya tapi sangat kecil. Proses seleksi administrasi dilakukan sangat ketat. Petugas akan memeriksa asal-usul para transmigran,” kata dia, Kamis (14/1/2016).
Menurut Rusdiyono, salah satu persyaratan mutlak program transmigrasi harus melengkapi berkas administrasi. Setiap calon transmigran wajib mengumpulkan identitas diri dan keluarga serta daftar riwayat hidup. Mereka juga wajib menyerahkan surat pengalaman atau pelatihan kerja.
Setelah melengkapi berkas persyaratan administrasi, para transmigran diberangkatkan dari Semarang ke Kalimantan. “Di Semarang, mereka [peserta program transmigrasi] bakal dibina oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng. Tentunya, kelengkapan berkas administrasi para peserta akan dicek ulang,” papar dia.
Sampai di Kalimantan, para transmigran kembali mendapatkan pembinaan oleh pemerindah daerah setempat. “Pengecekan berkas adminitrasi dilakukan berulang kali hingga tempat tujuan. Sangat sulit jika para anggota Gafatar menjadi transmigran untuk berangkat ke Kalimantan,” terang dia.
Kendati demikian, Rusdiyono bakal lebih menyeleksi secara ketat calon transmigran pada masa mendatang. Dia tak mau mengambil resiko dengan mendaftarkan anggota Gafatar untuk berangkat ke luar Sukoharjo. Petugas akan turun lapangan guna mengecek identitas diri dan latar belakang setiap calon transmigran.
Ditemui terpisah, Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sukoharjo, Gunawan Wibisono, mengungkapkan beberapa pengurus Gafatar pernah datang ke Kantor Kesbangpol Sukoharjo untuk mengajukan surat keterangan terdaftar (SKT) pada tiga tahun lalu.
Mereka juga beberapa kali mengajukan proposal kegiatan sosial yang hendak digelar di wilayah Kabupaten Jamu.
“Ada dua-tiga orang pengurus Gafatar yang sering datang ke kantor. Saya masih hafal orangnya. Mereka hendak mengajukan SKT namun kami tolak karena ideologi dan ajarannya tak sesuai norma agama. Mereka juga pernah meminta izin menyewa fasilitas pemerintah daerah namun tetap kami tolak,” kata dia.